Jakarta, FORTUNE - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru terserap 50,3 persen atau Rp229,17 triliun dari total pagu Rp455,62 triliun. Berdasarkan keseluruhan dana PEN tersebut, biaya penanganan kesehatan tampak masih rendah terealisasi, yakni 32,4 persen atau Rp39,7 triliun.
“Pemerintah terus mendorong kebijakan terutama PEN yang realisasi anggarannya sudah dicapai 50,3 persen atau Rp229,17 triliun hingga September,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Forum Dialog - Economic Outlook 2023, Senin (17/10).
Total pagu anggaran kesehatan ialah Rp122,54 triliun, yang telah digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp24,5 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun.
Kemudian pengadaan vaksinasi Rp1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,5 triliun, serta dukungan APBD termasuk dana desa untuk penanganan Covid-19 Rp8,4 triliun. Selain dana kesehatan, anggaran PEN digunakan sebagai jaring perlindungan masyarakat.
Dana untuk perlindungan masyarakat tercatat telah terealiasi Rp105,3 triliun atau 68 persen dari pagu Rp154,76 triliun. Anggaran ini disebar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp21,4 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp33,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Selanjutnya, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp7 triliun bagi 23,9 juta penerima dan BLT BBM Rp6,2 triliun bagi 20,65 juta KPM. Lalu, Kartu Prakerja Rp12,5 triliun bagi 3,5 juta peserta; dan BLT Desa Rp19,5 triliun bagi 7,5 juta KPM.
Lantas, subsidi upah Rp4,25 triliun untuk 7,1 juta pekerja; BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima; serta BLT BBM Rp 6,4 triliun untuk 20,65 juta KPM. Realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi.
Besaran anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi ini R84,2 triliun atau 47,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun. Anggaran ini meliputi program padat karya Rp 13,8 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,3 triliun; serta ketahanan pangan Rp13,4 triliun.
Berikutnya, untuk kawasan industri Rp 0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp20,8 triliun, insentif perpajakan Rp12,2 triliun, serta infrastruktur dan konektivitas Rp10,8 triliun.
Bakal memaksimalkan pemulihan ekonomi
Kendati begitu, pemerintah bakal terus memaksimalkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Optimisme itu tercermin pada akselerasi program vaksinasi Covid-19, membuat angka penularan virus corona yang terus menurun.
“Dalam pandemi covid, kasus Omicron ini relatif sudah turun. Untuk vaksinasi Indonesia sudah di peringkat kelima, dengan dosis vaksinasi tertinggi, salah satu terbanyak di dunia,” ujarnya.
Airlangga menyatakan pemerintah bakal terus mendorong berbagai kebijakan, terutama dalam melonggarkan mobilitas masyarakat, khususnya pada berbagai kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai shock absorber, stabilisasi harga dengan administered price.
"Peningkatan SDM dengan berbagai program, antara lain Prakerja, pengembangan UMKM, termasuk program menaik-kelaskan UMKM, salah satunya di bidang agriculture dengan pendekatan close look," kata dia.
Airlangga menekankan pemerintah bakal memaksimalkan alokasi tersebut agar situasi ekonomi nasional bisa pulih seutuhnya dari pandemi Covid-19.
