Jakarta, FORTUNE - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan armada pesawat untuk mendukung konektivitas di wilayah kepulauan.
Kondisi ini harus segera diatasi mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga armada transportasi itu diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi. Hal ini diungkapkan usai pertemuan bilateral yang dilakukan Erick bersama Asian American Chamber of Commerce pada hari ini di kantor Kementerian BUMN.
"Indonesia sedikitnya membutuhkan sekitar 700 pesawat. Namun, saat ini, pasca pandemi COVID-19, kita hanya memiliki 390 pesawat. Ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena kita adalah negara kepulauan yang memerlukan konektivitas tinggi," kata Erick, Kamis (5/12).
Untuk mengatasi masalah ini, Erick menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan produsen pesawat seperti Boeing, Airbus, hingga Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Comac) dari Cina atau produsen dari Rusia.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus berada dalam kondisi keterbatasan armada dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“Ini ya kita harus (menambah), karena kita tidak mungkin 10 tahun lagi terbelenggum dengan jumlah pesawat yang sama,” ujar Erick.
Mendorong sinergi antar kementerian
Erick juga menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian BUMN, tengah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendorong inovasi dan perubahan dalam sektor penerbangan. Salah satu langkah yang sedang dibahas adalah mempermudah investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Makanya kami dengan Pak Menteri Perhubungan terus mencari solusi dan akan berdiskusi dengan pihak BKPM untuk melihat bagaimana investasi di sektor ini bisa dipermudah. Kita butuh armada tambahan secepat mungkin," kata Erick.
Erick juga mengusulkan agar Exim Bank dan perusahaan leasing dapat bernegosiasi langsung dengan maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.
"Kita harus melihat roadmap masing-masing maskapai, apakah memungkinkan untuk menambah armada 100 pesawat atau lebih. Namun, ini tentu bergantung pada kemampuan produksi Boeing, harga yang kompetitif, dan faktor lainnya," kata dia.
Keterbatasan jumlah pesawat ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat menghambat upaya penguatan konektivitas domestik dan internasional. Erick pun mendorong agar sejumlah langkah strategis harus segera diambil agar Indonesia tidak tertinggal dalam memenuhi kebutuhan transportasi udara di masa mendatang.
