Jakarta, FORTUNE - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan cuti bersama Iduladha 2023 bersifat fakultatif atau pilihan. Ia pun menyatakan pekerja yang mengambil cuti bersama Iduladha akan mengalami pengurangan hak cuti tahunan yang ditetapkan perusahaan.
"Cuti bersama [termasuk Iduladha] merupakan bagian dari cuti tahunan. Kemudian pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan," ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, terkait cuti bersama Idul Adha di Kantor Kemenko PMK yang disiarkan secara virtual, Kamis (22/6).
Selain itu, cuti bersama untuk pekerja juga disesuaikan dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
Mengurangi cuti tahunan karyawan
Bila diurutkan, maka libur panjang Iduladha nanti dimulai pada 28 Juni yang merupakan cuti bersama, 29 Juni yang merupakan Hari Libur Nasional, 30 Juni yang merupakan cuti bersama, diteruskan dengan libur Sabtu-Minggu pada 1 dan 2 Juli 2023.
Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.
"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ujarnya.
Dampak libur panjang terhadap perusahaan
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Namun dia menilai, libur panjang memang bisa berdampak pada produktivitas perusahaan.
"Pada prinsipnya pengusaha harus menghormati rencana berkaitan dengan libur Iduladha menjadi 2 hari guna mengakomodir masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan merayakan Hari Raya Iduladha," kata dia kepada wartawan, Rabu (21/6).
Shinta mengatakan walaupun ada libur panjang, namun keputusan tersebut tidak mesti diterapkan oleh perusahaan jika memerlukan waktu untuk berproduksi.
“Kalau itu bentuknya cuti bersama maka opsi dari masing-masing industri untuk mengambil waktu cuti itu bagi karyawannya atau tidak. Jadi tidak diharuskan untuk diliburkan kalau memang tetap dibutuhkan industri tersebut untuk beroperasi," ujarnya.
