Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pembenahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) untuk memutus mata rantai Kekerasan antarsiswa.
Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengunjungi keluarga mendiang Putu Satria Ananta Rustika di Klungkung, Bali, Kamis (9/5).
Budi menyampaikan rasa duka cita mendalam sekaligus tewasnya taruna tersebut.
"Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa kekerasan di STIP Jakarta. Ini menjadi duka yang mendalam dan menjadi sebuah titik bahwa kami harus melakukan perubahan. Kami akan melakukan pembaruan pada pendidikan vokasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan," kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (9/5).
Secara internal, Kemenhub akan melakukan pembenahan mendasar yakni dengan mengubah kurikulum yang berfokus pada pembelajaran di kelas dan mengutamakan soft skills. Hal ini nantinya dapat mendukung lulusan siap kerja di dunia kelautan dan pelayaran.
Dalam jangka pendek, Kemenhub akan menerapkan moratorium penerimaan taruna di STIP dan mengoptimalkan penerimaan taruna di sekolah pelayaran lainnya di bawah Kementerian Perhubungan.
"Selain itu juga melarang berbagi aktivitas yang dapat mendorong celah terjadinya perundungan, termasuk salah satunya menghilangkan kepangkatan dan sebutan senior dan junior di dalam sekolah," kata Budi
Lalu dalam jangka menengah, laporan-laporan berbasis digital yang mengurangi interaksi fisik akan dioptimalkan, dengan meningkatkan kualitas pengasuh taruna, serta pemisahan interaksi taruna antar angkatan dan menghilangkan atribut seragam.
Dia mengatakan pembenahan juga akan dilakukan di sekolah-sekolah lain yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
"Dalam jangka panjang, pembenahan serupa akan diterapkan di sekolah-sekolah lain di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Akan menjaring masukan dari seluruh aspek
Budi menyampaikan komitmen untuk menjadikan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Perhubungan sebagai sekolah yang menghasilkan insan transportasi yang berkualitas, baik dari aspek keahlian dan keterampilan maupun insan yang berbudi dan berakhlak.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kemenhub akan menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar pendidikan dan pakar transportasi.
Kasus tersebut telah ditangani secara hukum oleh Kepolisian Resor Jakarta Utara. Sementara itu, Budi telah menginstruksikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mempercepat investigasi internal atas unsur-unsur kampus STIP Jakarta yang mengabaikan atau tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan sehingga kasus ini dapat terjadi.
"Untuk selanjutnya, akan dikenakan sanksi institusi sesuai ketentuan yang berlaku," kata Budi.
