Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Kementerian Kominfo telah memblokir Aplikasi Temu asal Cina karena aplikasi tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.
“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi, TEMU tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Rabu, (9/10).
Ia menuturkan pihaknya segera mengambil langkah untuk memblokir aplikasi tersebut demi melindungi pelaku UMKM dalam negeri dari invasi produk asing. Saat ini, produk asing menjadi ancaman bagi produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun secara langsung.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengirimkan surat mengenai perlindungan produk UMKM dari model bisnis yang diterapkan oleh marketplace asing, yaitu Temu.
“Produk UMKM lokal perlu mendapat perlindungan pemerintah dari marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya, sehingga harganya sangat murah. Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal,” jelas Budi Arie.
Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, dia mendapati bahwa aplikasi asal China tersebut merugikan pelaku UMKM lokal serta konsumen. Kualitas produk yang dijual oleh Temu juga tidak memenuhi standar, sehingga merugikan para pembeli.
Pada 2023, Google sempat menangguhkan PINDUODUO, induk dari aplikasi Temu, karena diduga disusupi malware yang dapat memantau aktivitas pengguna aplikasi.
“Kami melakukan pemblokiran TEMU baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” kata Budi Arie.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang buka suara mengenai upaya lokapasar Temu asal China untuk masuk ke Indonesia.
Menurut Moga, aplikasi Temu bisa masuk ke Indonesia asalkan mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam hal ini, pemerintah secara jelas telah mengatur persyaratan untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
“Selama mereka memilih persyaratan sesuai dengan Permendag 31 Tahun 2023 terkait dengan perizinan perusahaan, pembinaan dan pengawasan PPMSE, ya kita terbitkan [izin],” kata Moga di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (7/10).
