Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan APBN 2025 hanya Rp143,1 miliar. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total anggaran infrastruktur yang dialokasikan mencapai Rp400,3 triliun.
Meski demikian, dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut masih merupakan baseline yang menjadi acuan penganggaran dana IKN oleh pemerintahan baru ke depan.
“Ini memberikan otoritas presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas, dan nanti beliau akan dengan kabinetnya membahas dan menyampaikan. Tapi amplop besarnya sudah ada, beberapa kelompok sudah ditentukan dan nanti kemudian spesifikasinya," ujarnya dalam konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya atas IKN saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan masukan-masukan pengalokasian anggaran pembangunan IKN dengan sejumlah skema program, baik melalui Kementerian PUPR, maupun melalui Otorita IKN.
“Tapi, ya, beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan menjadi prioritas. Apakah ruangannya seberapa besar, bagaimana akan kemudian dialokasikan melalui PUPR atau mungkin di Otorita IKN. Itu nanti juga opsi-opasi yang kita bisa sampaikan atau berdasarkan kesiapan dari institusinya," ujarnya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN senilai Rp75 triliun sepanjang tahun anggaran 2022-2024.
Realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023. Sementara pada 2024, alokasi anggaran IKN naik dari sebelumnya Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun.
Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga konektivitas antarwilayah.
Di luar anggaran penyiapan pembangunan IKN, pemerintah juga mengalokasikan Rp123,6 miliar anggaran untuk Belanja Dukungan Kelayakan bagi Sebagian Biaya Konstruksi (VGF) proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) reguler IKN.
Pemanfaatan anggaran ini masih diprioritaskan untuk sektor infrastruktur layanan dasar seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG).
"Presiden terpilih dengan Presiden Jokowi sudah bertemu, sudah sidang kabinet di IKN dan beliau punya komitmen. Namun, karena beliau masih melihat seluruh APBN ini, ya nanti kita akan lihat, akan dialokasikan tambahan berapa. Tapi ya beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi akan menjadi prioritas," katanya.
