Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mengalokasikan Rp15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengatakan angka yang lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp44 triliun tersebut masih dapat bertambah dengan mempertimbangkan alokasi belanja untuk kebutuhan lain.
"Sekali lagi, angka itu bisa ditambah dari diskresi ruang presiden, menurut kebutuhan,” kata Thomas dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan, Rabu (29/6).
Meski demikian, lanjut Thomas, pemerintah juga akan mengupayakan untuk menarik investasi IKN melalui pendanaan swasta. Pasalnya, sejak digagas pertama kali, anggaran pembangunan ibu kota baru memang ditargetkan berasal dari swasta sebesar 80 persen.
"20 persen seingat saya didanai APBN, 80 persen dari investasi. Itu yang akan digenjot, itu prinsip dasar. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," katanya
Pada tahun ini, pagu Anggaran IKN tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp44 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang digelontorkan pemerintah per Agustus 2024 membuat total pagu anggaran untuk IKN naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp42,5 triliun.
Sementara realisasi pendanaan IKN hingga Agustus 2024 lalu mencapai Rp18,9 triliun atau setara 43,1 persen dari pagu anggaran Rp44 triliun. Realisasi tersebut juga membengkak 68,75 persen dibanding realisasi bulan sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun.
Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa dia memastikan progres pembangunan IKN akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang.
Prabowo mengatakan pengembangan IKN akan terus dilanjutkan dan diselesaikan meskipun secara garis besar butuh waktu belasan hingga puluhan tahun.
Dia pun menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh dipaksakan. Namun, ia optimistis dalam 4-5 tahun ke depan IKN akan dapat berfungsi dengan baik.
