Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan akan membentuk direktorat baru yang khusus mengurusi penegakan hukum (gakkum) pada sektor migas dan minerba. Menurutnya, pengelolaan migas dan minerba sarat dengan pelanggaran regulasi sehingga diperlukan direktorat khusus yang fokus melakukan penanganan.
"Saya berpikir kita ini mengelola sumber daya alam tambang dan minyak gas. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, baik yang tidak memenuhi koridor maupun penambangan yang tidak sesuai kaidah norma dari apa yang direncanakan pada saat perencanaan awal. Bahkan, juga ada yang dicurigai izinnya bedeng," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).
Menurut Bahlil, direktorat jenderal penegakan hukum akan lebih leluasa menangani perkara-perkara lahan tambang dan konsesi migas yang kerap kali tumpang tindih. Termasuk, kata dia, dalam hal penambangan ilegal.
"Semuanya selama ini lewat PTUN. Bagus juga. Tapi alangkah lebih bagusnya secara komprehensif kalau kita ada Ditjen Gakkum, yang bisa menegakkan aturan dan melakukan penyelidikan," katanya.
Bahlil juga mengatakan Ditjen Gakkum penting untuk pencegahan tindak pidana lain seperti korupsi. Nantinya, Ditjen bisa bekerja sama dengan institusi penegak hukum setelah menemukan indikasi masalah dan melakukan penyelidikan.
"Makanya selama ini banyak sekali angin yang masuk di kantor ini. Tapi kalau penyidiknya sudah jadi, mereka ini yang mengerti peta, yang mengerti tender, yang mengerti izin. Ya, ini yang dibuat," ujarnya.