Jakarta, FORTUNE – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah akan membangun industri gas baru untuk menambah suplai liquefied petroleum gas (LPG) domestik yang kini masih bergantung pada impor. Terlebih, kata dia, subsidi energi untuk gas LPG per tahun sangat besar, mencapai Rp60 triliun–80 triliun per tahun.
"Per tahun subsidi gas dari LPG 60 triliun–80 triliun. Itu subsidi kita karena sejak 2006 atau 2007 harga gas tidak pernah dinaikkan. Harga gas Aramco per kg sekitar Rp18.000, tapi rakyat kita beli itu tidak lebih dari Rp5.700 atau Rp6.000 kira-kira," ujarnya dalam acara Rakornas 5 Relawan Pengusaha Nasional (Repnas), Senin (14/10).
Menurut Bahlil, kebutuhan LPG dalam negeri per tahun mencapai 8 juta ton, sementara produksinya hanya mencapai 1,7 juta ton. Artinya, dalam satu tahun, Indonesia bisa mengimpor 6 juta–7 juta ton LPG.
Untuk itu, ke depan pemerintah akan berfokus pada pembangunan industri gas dalam negeri dan mengoptimalkan wilayah kerja migas yang bisa menghasilkan jenis gas C3 (propana) dan C4 (butana).
"Kita segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG, seperti C3 dan C4. Saya sudah menghitung dengan SKK Migas dan Pertamina, kurang lebih ada 1,5 juta–2 juta ton," katanya.
Sisanya, lanjut dia, pemerintah akan mengoptimalkan pembangunan jaringan gas (jargas) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Jargas ini harus kita buat. Kalau tidak, kita impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita. Saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan; harus kita lakukan, berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.
Saat ini, menurut Bahlil, infrastruktur jaringan gas di Indonesia juga masih sangat minim. Di Jawa Timur, misalnya, realisasi jargas baru mencapai 6 persen, sementara di Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 4 persen dan 2 persen.
"Kenapa? Karena pipanya enggak dibangun. Saya sudah minta Menkeu kemarin, ini pipa-pipa ini harus kita bangun sebagai jalan tol. Supaya biaya yang kita keluarkan untuk membeli gas itu terjangkau," katanya.
