Bahlil Ungkap Subsidi BBM untuk Sepeda Motor Capai Rp21 T per Tahun

Hemat subsidi energi, ESDM dorong konversi ke motor listrik.

Bahlil Ungkap Subsidi BBM untuk Sepeda Motor Capai Rp21 T per Tahun
Bahlil Lahadalia memberikan hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan subsidi BBM sepeda motor mencapai Rp21 triliun per tahun dan akan mendorong konversi motor BBM ke motor listrik.
  • Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia perlu kerja keras untuk mencapai kedaulatan energi karena turunnya lifting minyak saat ini.
  • Pemerintah akan mengoptimalkan sumur minyak dengan mengaktifkan kembali sumur yang tidak beroperasi, melelang blok migas, serta meninjau sumur yang tidak sesuai kontrak.

Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor mencapai Rp21 triliun per tahun. Angka tersebut, menurutnya, terlalu besar mengingat tidak semua Subsidi BBM yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.

Karena itu, demi mengurangi beban subsidi ke depan, pemerintah akan mendorong konversi motor BBM ke motor listrik.

"Harus kita dorong ke kendaraan listrik. Motor kita ada 120 juta motor. Dengan subsidi untuk motor Rp21 triliun per tahun. Bapak-Ibu bayangkan, kalau tidak segera kita ubah, maka kita akan mengalami satu fase yang menyulitkan kita semua," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan dibutuhkan kerja keras untuk mencapai kedaulatan energi. Ia menyatakan pada kurun 1996-1997, Indonesia masih sempat beroleh berkah sebagai negara pengekspor minyak. Pasalnya, lifting minyak Indonesia saat itu mencapai 1,5 juta-1,6 juta barel per hari, sedangkan konsumsinya hanya 600.000 barel per hari.

"Karena itu pendapatan kita 40-50 persen dari minyak. Begitu ada reformasi, turun terus," ujarnya.

Bahlil menjelaskan bahwa turunnya lifting minyak mentah Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari kurang optimalnya produksi dari sumur-sumur minyak yang telah ada. Saat ini, dari 44.985 sumur, hanya 16.400-an yang aktif berproduksi. Dari total tersebut, 65 persen di antaranya dikuasai oleh Pertamina, dan 25 persen lagi dikuasai oleh ExxonMobil.

"Artinya, posisi lifting tergantung dari dua perusahaan besar ini. 90 persen total lifting ada di dua perusahaan ini. Setelah kita cek, kita dalami, ternyata ada 16.999 sumur yang tidak berfungsi atau idle. Maka setelah kita cek, saya bilang ini enggak bisa lagi dibuat seperti ini terus," katanya.

Pemerintah memiliki tiga cara mengoptimalkan sumur-sumur tersebut. Pertama, mengaktifkan kembali sekitar 6.000 sumur yang tidak beroperasi alias idle.

"Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 bpd saja, itu bisa dapat 180 bpd dari sumur idle," ujarnya.

Kedua, mengoptimalkan sumur-sumur yang dikuasai Pertamina tapi belum diintervensi secara teknologi.

"Di Cepu, ExxonMobil ditemukan pertama hanya kurang lebih 100.000 barel per hari, diintervensi dengan teknologi sekarang sudah mencapai 161.000 barel per hari," katanya.

Menurut Bahlil, dengan upaya-upaya tersebut, pendapatan negara dari lifting minyak akan mencapai US$12 miliar atau hampir Rp200 triliun.

Di luar itu, pemerintah juga akan melakukan eksplorasi besar-besaran dan melelang blok-blok migas yang potensinya telah terpetakan.

"Ini paling banyak di wilayah timur, di Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Ini yang akan kita dorong. Dan di tahun 2025 kita akan tenderkan 60 wilayah kerja. Dan ini data-datanya. Tidak bisa lagi kita pakai gaya lama. Kalau kita pakai gaya lama, negara kita akan seperti ini terus," katanya.

"Dalam aspek itu semua, ada sumur yang sudah kita temukan dan sudah selesai eksplorasi. Ada 301 sumur. Tapi ini belum POD. Ini akan kita kejar. Siapa pun sumur yang tidak sesuai dengan kontrak, perintah Bapak Presiden Prabowo akan segera kita tinjau. Bila perlu, kita cabut kalau dia tidak segera produksi, supaya jangan negara diatur oleh pengusaha, tapi sesungguhnya pengusaha yang diatur negara, supaya tidak berwenang-wenang," katanya.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Apa itu Review? Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Cara Membuatnya
AMDAL Jadi Kendala, Proyek Pabrik Chandra Asri Tertunda
Siapa Pemilik Le Minerale? Ini Profilnya
Ancam Mogok Kerja 2 Hari, KSPI Tolak Wacana PPN 12 Persen
Antisipasi ledakan Trafik Data, Jaringan AI Butuh Peningkatan
Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024