Jakarta, FORTUNE - Presiden AS Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kesepakatan pendanaan iklim senilai US$20 miliar untuk membantu Indonesia mempercepat pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Kesepakatan pendanaan yang diketengahkan AS, Indonesia dan Jepang, itu dibahas selama hampir setahun belakangan.
Mengutip Bloomberg, seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa ini adalah transaksi keuangan iklim tunggal terbesar yang pernah ada. Di bawah paket tersebut, Indonesia akan berkomitmen untuk membatasi pelepasan karbon dioksida dari sektor kelistrikannya sebesar 290 megaton pada tahun 2030--puncak emisi yang akan berlaku tidak hanya untuk jaringan konvensional tetapi juga pemasok listrik untuk fasilitas industri.
Indonesia juga akan menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih di sektor listrik pada tahun 2050 dan berkomitmen untuk meningkatkan penyebaran energi terbarukan sehingga mencakup setidaknya 34 persen dari semua pembangkit listrik pada akhir dekade ini.
“Bersama-sama, kami berharap dapat memobilisasi lebih dari $20 miliar untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi dan memperluas energi terbarukan dan mendukung pekerja yang paling terpengaruh oleh transisi dari batu bara,” kata Biden di sebuah acara bersama Presiden Jokowi dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen.
Lewat pendanaan tersebut, rencananya ada lebih dari 10 gigawatt sistem tenaga listrik lokal di Indonesia akan dialihkan ke energi terbarukan. Sebagian dari dana tersebut dapat digunakan untuk menegosiasikan kembali utang untuk pembangkit batubara yang ada, dengan tujuan untuk menghentikannya lebih awal.Upaya tersebut “benar-benar dapat mengubah sektor listrik Indonesia dari batu bara menjadi energi terbarukan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” kata Utusan Khusus Presiden AS untuk Cimate John Kerry.
“Dalam setiap langkah, Indonesia telah mengomunikasikan pentingnya membangun ekonomi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan menarik investasi. Bersama-sama, kami memiliki visi bersama untuk tujuan itu.”
Komitmen pembiayaan yang dikenal sebagai “kemitraan transisi energi yang adil,” atau JETP itu diharpkan mengurangi sekitar US$600 miliar kebutuhan Indonesia untuk menghentikan listrik berbasis batu bara demi jaringan masuknya EBT.
Indonesia sendiri telah mengatakan energi surya, panas bumi dan nuklir akan sangat penting untuk mencapai tujuannya mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060. Berdasarkan pakta tersebut, RI juga meningkatkan target nol bersih untuk sektor listrik hingga tahun 2050.
Di samping itu, PT PLN (Persero) juga telah menetapkan tujuan untuk menggandakan pangsa energi terbarukan dalam bauran energinya pada tahun 2025.
Asal pendanaan
Indonesia sebelumnya telah merencanakan untuk menutup semua pembangkit listrik batu baranya pada tahun 2055. Berdasarkan skenario tersebut, emisi negara akan mencapai puncaknya pada tahun 2030–tujuh tahun lebih awal dan pada jumlah sekitar 25 persen lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya, menurut pejabat senior Kementerian Keuangan.
Rincian paket keuangan US$20 miliar sendiri akan dikembangkan selama tiga sampai enam bulan ke depan, dengan pembagian antara dolar pemerintah dan keuangan swasta.
Pengeluaran sektor swasta akan mencakup kontribusi dari kelompok bank dan manajer aset Glasgow Financial Alliance for Net Zero, kemungkinan dalam bentuk utang dan ekuitas. Pendanaan pemerintah kemungkinan akan mencakup pinjaman lunak, hibah, dan ekuitas, dengan dukungan yang berasal dari AS, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Bank-bank yang terlibat dalam kesepakatan itu termasuk Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. dan Macquarie Group Ltd, menurut pejabat senior Treasury. Uang itu akan dikirimkan dalam waktu tiga sampai lima tahun, kata pejabat itu.
