Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Erika Retnowati, mengatakan instansinya memperbolehkan daerah untuk melakukan pembatasan volume pembelian BBM jenis Pertalite. Pertimbangannya, tiap daerah memiliki kuota BBM bersubsidi dan keamanan pasokannya perlu dijaga hingga akhir tahun.
Dia menyampaikan hal tersebut untuk mengklarifikasi adanya SPBU di sejumlah wilayah yang membatasi pembelian Pertalite selama musim mudik dan arus balik Lebaran.
"Kami persilahkan bagaimana mereka mengatur supaya kuota itu cukup. Seperti tadi ada daerah yang hanya boleh beli Rp150.000, kemudian di daerah lain Rp400.000. Itu memang diperbolehkan, tidak kita larang," ujarnya dalam konferensi pers Selasa (2/5).
Hingga saat ini BPH Migas juga belum mengeluarkan aturan pembatasan pembelian volume Pertalite. Pasalnya, pemerintah tidak kunjung mengeluarkan revisi Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga BBM bersubsidi.
"Kami masih menunggu penerbitan revisi Perpres dulu. Utamanya adalah untuk aturan konsumen penggunanya. Setelah itu baru kita atur," tuturnya.
Realisasi penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite sampai dengan April 2023 masih dianggap aman, yakni 9,26 juta kiloliter dari kuota 32,56 kiloliter. "Itu sekitar 28,44 persen," ujarnya.
Penjelasan Pertamina
Dalam kesempatan sama, SVP Retail Fuel & Sales PT Pertamina Patra Niaga, Pramono, mengatakan hingga saat ini perusahaannya belum melakukan pembatasan penjualan Pertalite secara resmi.
Akan hal pembatasan volume pembelian di sejumlah SPBU, ia mengatakan hal tersebut wajar diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika antrean kendaraan di SPBU sudah cukup panjang, misalnya, perlu adanya pembatasan untuk mempercepat pengisian BBM.
Senada dengan Erika, ia juga memastikan bahwa Pertamina masih menunggu revisi Perpres 191/2014 untuk pembatasan konsumsi Pertalite dalam rangka penyaluran subsidi tepat sasaran.
Saat ini kebijakan subsidi tepat sasaran dimaksud baru dilakukan untuk BBM jenis solar.
"Saat ini progresnya sudah cukup bagus untuk solar sudah seluruh Indonesia, sudah full cycle untuk yang terdigitalisasi. Dan saat ini kita sedang mendorong untuk implementasi full QR," katanya.
Ihwal tingginya serapan Pertalite, Pertamina optimistis kuota yang diberikan pemerintah tahun ini masih akan mencukupi hingga akhir tahun meski terjadi kenaikan konsumsi cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, menurutnya, kondisi tersebut wajar mengingat aktivitas perekonomian telah mulai kembali ke masa sebelum pandemi.
"Apabila dihubungkan kondisi real tahun kemarin memang terjadi pertumbuhan, dan ini sangat relevan karena dibandingkan dengan tahun 2022 kondisinya memang belum seperti pada bulan-bulan di tahun 2023. Ini karena kita juga merasa, kita sama-sama melihat, bahwa kondisi perekonomian sudah bertumbuh cukup bagus sehingga memang konsekuensinya terjadi peningkatan," ujarnya.
