Jakarta, FORTUNE - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan pencadangan kuota BBM Bersubsidi untuk mengantisipasi kelebihan kuota di tahun ini.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan dari total volume minyak Solar sebesar 19 juta kiloliter (kl) yang ditetapkan dalam APBN, pihaknya hanya mengalokasikan 17,96 juta kl dan sisanya disimpan sebagai cadangan.
Kemudian, dari total volume 600.000 kl minyak tanah, BPH migas hanya menetapkan kuota 580.000 kl.
"Mengacu pada realisasi penyaluran jbt minyak solar di tahun 2023, pada tahun 2024 BPH Migas melakukan pencadangan kuota JBT minyak solar sebesar kurang lebih 1 juta kilo liter untuk pengendalian agar tidak terjadi over quota di akhir tahun dan agar BBM bersubsidi didistribusikan sesuai kebutuhan," katanya di hadapan Komisi VII DPR, Senin (27/5).
Adapun untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite, BPH Migas hanya mengalokasikan 31,70 juta kl dari kuota volume yang ditetapkan sebanyak 31,60 juta kl.
"Dari 31,7 juta kl yang ditetapkan, dicadangkan 100.000 kl untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop sehingga kuota yang dialokasikan sebesar 31,60 juta kl," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan BPH Migas, penyaluran JBT April 2023 sampai dengan April 2024 telah mencapai 5,57 juta kilo liter atau sebesar 30,12 persen dari total kuota JBT.
Realisasi JBT tersebut terdiri dari minyak solar 5,40 juta kl, dan minyak tanah 170.000 kl.
Realisasi penyaluran Pertalite sampai dengan April 2024 mencapai 10 juta kl atau 31,63 persen dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,60 juta kl.
"Berdasarkan realisasi volume JBT dan JBKP pada akhir Desember tahun 2024, diprognosakan volume minyak solar akan mencapai 17,88 juta kl atau 99,50 persen, minyak tanah sebesar 580.000 kl atau 97,13 persen, dan Pertalite 31,11 juta kl atau 99,71 persen," ujarnya.
Over quota pada 2023
Dalam kesempatan tersebut, Erika juga memaparkan adanya penurunan konsumsi JBT minyak Solar menjadi 17,57 juta kl pada 2023 dari 17,61 juta kl pada 2022.
"Penurunan ini disebabkan adanya pengendalian penyaluran melalui penggunaan QR code mulai Juni 2022, dan juga peningkatan pengawasan di lapangan," katanya.
Meski demikian, terjadi pertumbuhan konsumsi Pertalite dari 2022 ke 2023 sebesar 1,8 persen dari 29,49 juta kl menjadi 30,03 juta kl.
"Mengacu realisasi penyaluran 2023, penyaluran jbkp di 2024 ditetapkan sebagai 31,70 juta kl sedikit lebih rendah dari kuota 2023 sebesar 32,56 juta kl," ujarnya.
Terkait dengan proyeksi volume JBT dan JBKP untuk 2025, BPH Migas juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu) pada 6 Februari 2024 terkait penyampaian parameter perhitungan subsidi JBT dan LPG 3 kg, serta kompensasi BBM untuk penyusunan Outlook Tahun Anggaran 2024, RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan MTBF Tahun Anggaran 2026-2029.
"Sesuai yang tercantum dalam surat tersebut proyeksi rentang volume JBT dan JBKP tahun 2025 adalah untuk minyak Solar sebesar 18,33 juta kl sampai dengan 19,44 juta kilo liter, minyak tanah 0,514 juta kl sampai dengan 0,546 juta kl, dan Pertalite sebesar 31,33 juta kl sampai 33,23 juta kl," katanya.