Jakarta, FORTUNE - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan beras menjadi komoditas yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi pada Agustus 2023, meskipun secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,02 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).
"Setelah sempat tinggi di Februari dan melandai di Mei, Juni, Juli, Agustus ini inflasi beras kembali mengalami peningkatan dan menyumbang andil terbesar, yaitu sebesar 0,05 persen secara month to month," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/9).
Harga beras eceran telah naik 1,43 persen mtm dan 3,76 persen year-on-year (yoy).
"Selama delapan bulan terakhir atau year to date (ytd) beras mengalami inflasi 7,99 persen. Kemudian dari 90 kota yang dipantau oleh BPS, 85 kota di antaranya mengalami inflasi beras," katanya.
Pudji menjelaskan kenaikan harga beras telah terdeteksi pada level produsen lantaran tingginya harga gabah, baik gabah kering giling (GKG) maupun gabah kering panen (GKP).
"Hal ini karena adanya persaingan penawaran harga oleh pembeli gabahnya itu sendiri, baik kepada petani dan penggilingan," ujarnya. Jumlah produksi beras saat ini mulai berkurang karena telah melewati masa panen yang jatuh pada Juli lalu.
Bantuan pangan beras
Untuk mengendalikan inflasi beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan distribusi bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan mulai September 2023.
Presiden menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa 10 kg beras tersebut akan didistribusikan setiap bulan kepada KPM sejak September hingga November 2023 atau mencapai 210.000 ton beras per bulan.
Saat ini stok cadangan beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton sehingga dinilai masih mencukupi untuk kebutuhan nasional.
Jokowi mengakui harga beras masih lebih tinggi sekitar 5-6 persen dari harga normal, tapi harus diwaspadai agar inflasi tetap terkendali. Salah satunya melalui bantuan pangan tersebut.
Dia juga meminta agar para pemangku kepentingan, seperti Perum Bulog dan pemerintah daerah, dapat menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar jika harga beras masih belum stabil. Presiden berharap upaya-upaya tersebut dapat menjaga tingkat inflasi, bahkan menurun hingga 2,5 persen pada 2024.