Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memitigasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang belakangan santer dibicarakan di media sosial. Dia menyampaikan hal tersebut demi merespons kabar ihwal data NPWP miliknya ikut bocor dan diperjualbelikan pada Breach Forum.
"Kemarin saya sudah sampaikan segera dimitigasi. Semuanya, karena memang banyak negara juga mengalami hal yang sama," ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/9).
Ia juga menekankan agar mitigasi kebocoran data tersebut dilakukan secepat-cepatnya demi mencegah terulangnya peristiwa memalukan tersebut.
"Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan ini tidak kejadian lagi," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak memastikan bahwa dugaan kebocoran data NPWP tengah didalami. Kasus tersebut sebelumnya mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, Teguh mengatakan terdapat 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024. Selain NPWP, data yang juga terseret adalah nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon seluler, hingga email.
Harga jual seluruh data NPWP yang bocor tersebut mencapai Rp150 juta.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, seperti dikutip Antara, Rabu (18/9).
Pada cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Jokowi serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteti BUMN Erick Thohir.
Ada pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds pada platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi
