Jakarta, FORTUNE – Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Ali Mudakir, mengatakan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dalam negeri masih mencukupi untuk program mandatori campuran Biodiesel 50 persen ke minyak solar (B50). Karena itu, nantinya pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan fokus untuk meningkatkan penggunaan campuran biodiesel kelapa sawit dengan BBM jenis solar hingga mencapai tahap tersebut.
"Saat ini kita sudah pada tahap biodiesel B35, dan akan menuju ke B40. Ini pun akan kita tingkatkan sampai ke B50," ujarnya dalam webinar bertajuk "Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen", Kamis (10/10).
Eks Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) tersebut juga menjelaskan bahwa dengan program mandatori B35 saja, produksi CPO dalam negeri yang digunakan baru sekitar 10 juta ton. Jika ditambah dengan konsumsi minyak goreng dan oleokimia yang mencapai sekitar 21 juta ton per tahun, pasokan CPO domestik masih berada di kisaran 32 juta ton.
"Nah, jika porsi B35 menjadi B40 kemudian menjadi B50, dengan tingkat produksi (domestik) 52-55 juta ton, itu masih mencukupi," jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa stabilitas dan keberlanjutan pasokan menjadi hal krusial dalam pelaksanaan program tersebut. "Di sini yang penting adalah bagaimana kita menjaga keberlanjutan (sustainability) produksi kelapa sawit, dan semua kegiatan ekonomi ini kita harapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Adapun terkait penggunaan B50 untuk kendaraan pribadi dan operasional industri, ia mengaku tidak khawatir karena para agen tunggal pemegang merek (ATPM) telah menyampaikan bahwa kenaikan persentase biodiesel tidak membutuhkan modifikasi besar-besaran terhadap kendaraan.
"Kami sudah berbicara dengan ATPM bahwa dengan B50 tidak diperlukan modifikasi atau perubahan mesin yang saat ini sudah dimiliki sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu yang disampaikan oleh ATPM," tandasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Jummy Bismar Sinaga, mengatakan sinergi kebijakan diperlukan untuk mendorong industri biodiesel dalam negeri, terutama ketika pemerintah ingin meningkatkan volume campuran bahan bakar dengan 50 persen biodiesel dari kelapa sawit (B50).
Tanpa sinkronisasi kebijakan, industri akan kesulitan mendapatkan bahan baku (feedstock) untuk memproduksi B50. Pasalnya, di luar program biodiesel tersebut, pemerintah juga memulai program hidrogenasi minyak sawit (HPO) dan bioavtur yang menggunakan kelapa sawit sebagai feedstock.
"B40 dengan suplai yang ada sekarang cukup enggak kapasitas feedstock? Cukup. Kalau B50 cukup enggak? Enggak cukup. Kalau kualitasnya ditingkatkan, kalian tambah tanaman cukup enggak? Ya bisa, memungkinkan. Tapi pertanyaan saya adalah: di sisi lain sedang dikembangkan green diesel, hidrogenasi minyak sawit (HPO)," ujarnya dalam diskusi tentang sawit dan kemandirian energi, Kamis (3/10).