Direktorat Jenderal Pajak Dalami Dugaan Kebocoran Data NPWP

6 juta data NPWP disebut diperjualbelikan di Breach Forum.

Direktorat Jenderal Pajak Dalami Dugaan Kebocoran Data NPWP
Shutterstock/Haryanta.p
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • DJP Kementerian Keuangan dalami kasus kebocoran data NPWP yang dijual dengan harga Rp150 juta
  • 6 juta data NPWP, NIK, alamat, nomor telepon seluler, email diperjualbelikan di situs Breach Forums
  • Data yang bocor termasuk milik Presiden Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri

Jakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, Teguh mengatakan terdapat 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024. Selain NPWP, data yang juga terseret adalah nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon seluler, hingga email.

Adapun harga jual seluruh data NPWP yang bocor tersebut mencapai Rp150 juta.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, seperti dikutip Antara, Rabu (18/9).

Pada cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko "Jokowi" Widodo serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteti BUMN Erick Thohir.

Ada pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds pada  platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.

Bukan kali ini saja terjadi dugaan kebocoran data di Indonesia. Pada September 2022, peretas Bjorka mengeklaim telah membobol data 105 juta pemilih dari situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data yang bocor meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat pemilih.

Pada 2021, data pribadi milik 279 juta peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum internet gelap (dark web). Data tersebut meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan riwayat kesehatan peserta.

Magazine

SEE MORE>
Investor's Guide 2025
Edisi Januari 2025
Change the World 2024
Edisi Desember 2024
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024

Most Popular

Emas Menguat Setelah Data Inflasi AS Lebih Rendah Dari Ekspektasi
TikTok Diblokir Mulai 19 Januari 2025, Pengguna AS Beralih
WTO Buktikan Uni Eropa Diskriminasi Minyak Sawit Indonesia
Daftar 10 Saham Blue Chip 2025 Terbaru
Openspace Himpun Dana US$165 Juta, Siap Perluas Investasi Startup
Suspensi Saham RATU Resmi Dicabut, Jadi Top Gainers