Jakarta, FORTUNE - Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly, mengungkap empat tantangan sektor kelistrikan untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.
Di antara semua itu, yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, PLN menargetkan peningkatan kapasitas terpasang 40,6 GW—naik menjadi 99,2 GW dari kondisi 63,3 GW pada 2021.
Mayoritas dari kapasitas 40,6 GW tersebut, atau 51 persennya, akan dipenuhi oleh pembangkit EBT.
"Tentu saja kapasitas EBT itu menjadi indikator utama. Kemudian adalah juga bagaimana produksi renewable energy ini. Itu yang simpel bagaimana kita melihat nanti apakah kita on track apa tidak," ujarnya dalam Indonesia Net Zero Summit 2023, Sabtu (26/6).
Tantangan berikutnya adalah peningkatan konsumsi listrik dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sekitar lima persen per tahun.
Dalam proyeksi PLN, konsumsi listrik di Pulau Sumatera bisa naik sekitar 800 MW per tahun hingga 2040. Sementara di Jawa, kenaikan konsumsinya bisa mencapai 1,2–1,5 GW per tahun pada kurun sama.
"Nah ini kita harus lihat pertumbuhan demand ini bisa dilayani dari pembangkit mana. Harus didorong pembangkit EBT ini segera dapat dikembangkan atau beroperasi," ujarnya.
Jaringan transmisi
Tantangan ketiga adalah membangun infrastruktur pendukung proyek-proyek pembangkit EBT, terutama jaringan transmisi.
Dalam RUPTL PLN, green enabling infrastructure tersebut sangat penting agar listrik yang dihasilkan pembangkit EBT dapat terserap.
"Kalau kita sudah membangun PLTA atau geotermal, misalnya, ataupun PLTA terapung, tantangan kita juga adalah membangun transmisinya karena pusat bebannya tidak berada persis di dekat EBT-nya," kata Sinthya.
Lalu, tantangan terakhir adalah dukungan kebijakan dari para stakeholder. Hal ini penting, sebab untuk mempercepat capaian target iklim pemerintah dalam Nationally Determined Contribution (NDC), butuh sinergi yang erat antar pemangku kepentingan.
"Terakhir adalah aspek dari sisi regulatory support. Policy harus ada untuk bisa membuat ini bisa lebih cepat adopsinya," ujarnya.