Jakarta, FORTUNE - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan belum ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menggunakan MyPertamina bulan ini. Sebab, hingga kini perusahaan masih fokus pada proses pendaftaran, bukan pembatasan atau pembelian BBM.
"Tahap Juli ini tahap pendaftaran agar pemilik kendaraan memiliki QR Code. Agar tahap implementasi QR code jadi dasar. Karena harus dipertanggungjawabkan di audit BPK dan BPKP. Dengan sistem terdigitalisasi akan lebih mudah," kata Nicke di Komisi VI DPR, Rabu (6/6).
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah sejumlah anggota Komisi VI mencecarnya ihwal penggunaan MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal, misalnya, mengatakan bahwa kebijakan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat.
"Banyak sekali keluhan, tanda tanya pada pendaftaran di MyPertamina. Bagaimana kita pakai aplikasi padahal di POM enggak boleh pakai handphone, sikapnya Pertamina bagaimana?" tutur Hekal.
Senada, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta, juga mengkritik penggunaan MyPertamina karena berpotensi merepotkan masyarakat.
Pasalnya, orang yang menjadi sasaran BBM bersubsidi tak memiliki ponsel cerdas untuk mengakses aplikasi tersebut. "Ketika ini dibawa ke MyPertamina bagaimana nasib mereka ini? Apalagi dia banyak tidak dapat akses handphone dan lain-lain. Susahnya akses subsidi ini menyusahkan mereka," kata Nyoman.
Subsidi berpotensi jebol
Dalam kesempatan tersebut, Nicke juga menjelaskan soal realisasi penyaluran BBM bersubsidi oleh perusahaannya. Hingga akhir semester I lalu, kata dia, konsumsi Pertalite telah meningkat menjadi 28,5 juta kiloliter (kl), jauh di atas yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tahun ini yang sebesar 23 juta kl.
Dengan asumsi konsumsi BBM akan tetap sama dan meningkat 6 bulan ke depan, ia memprediksi kuota Pertalite yang ditetapkan pemerintah akan habis sebelum akhir tahun.
Demikian pula untuk produk Solar yang diperkirakan bakal naik konsumsinya dari 14,9 juta kiloliter menjadi 17,2 juta kiloliter. "Jenis bahan bakar penugasan ini akan meningkat melebihi kuotanya," ujarnya.
Di sisi lain, perusahaan memperkirakan bahwa selama ini BBM bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat menengah atas. Ini tak sejalan dengan tujuan pemberian subsidi agar masyarakat menengah ke bawah dapat mengaksesnya lebih terjangkau.
"Kalau kita membuat range untuk tingkat kesejahteraan masyarakat, itu 40 persen masyarakat miskin dan rentan miskin mengkonsumsi hanya 20 persen BBM subsidi," kata Nicke
Lantaran itu, pemerintah memutuskan untuk memperketat syarat-syarat kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi. Pertama-tama dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Nantinya beleid tersebut bakal mengatur jenis dan kriteria kendaraan apa saja yang dapat mengonsumsi BBM bersubsidi. Harapannya, aturan baru tersebut dapat mengerem konsumsi Pertalite sampai 26,7 juta kl.
"Kalau regulasinya sudah keluar, maka ini akan dapat menurunkan kita prognosa menjadi 26,7 juta KL. Tapi masih tetap lebih tinggi dibandingkan prognosa jadi masih ada peningkatan 16 persen," ujar Nicke.
