Jakarta, FORTUNE - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan masih ada lebih dari 4.400 desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum dapat mengakses listrik. Hal ini membuat pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaannya pada 2023.
"Kami mengakui akses ke daerah tersebut belum terjangkau, terisolasi, berada di wilayah terpencil, bahkan ada di perbatasan antar negara. Untuk itu, PMN digunakan untuk meningkatkan rasio desa berlistrik PLN," katanya dalam rapat di Komisi VI DPR, Senin (28/11).
Menurut Darmawan, suntikan modal pemerintah penting untuk mendukung program elektrifikasi di kawasan terpencil. Sebab, biaya investasi yang dibutuhkan PLN ke kawasan-kawasan tersebut cukup mahal. Ini lantaran infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun sangat masif, sementara konsentrasi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut masih minim dan tersebar.
"Untuk menyambung listrik di wilayah normal itu membutuhkan sekitar Rp1-2 juta per rumah tangga. Untuk daerah terpencil 3T itu membutuhkan investasi sangat tinggi, yaitu Rp25-45 juta per pelanggan," ujar Darmawan.
Dengan adanya PMN dari pemerintah, rasio elektrifikasi desa-desa terpencil meningkat secara bertahap. Pada 2021, rasio elektrifikasi PLN 97,26 persen. Setelah PMN hadir, rasio elektrifikasi meningkat menjadi 97,49 persen pada Oktober 2022, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 97,53 persen pada Desember 2022 dan 97,81 persen pada 2023.
Rasio desa berlistrik PLN juga demikian, yang pada 2021 masih 90,78 persen. "Dengan adanya PLN meningkat menjadi 90,97 persen di Oktober 2022 dan akan terus meningkat menjadi sekitar 93,83 persen di 2023," kata Darmawan.
Alokasi PMN 2022 dan pengajuan PMN 2023
Pada 2022, PLN mengajukan PMN Rp5 triliun dan telah cair 100 persen dalam dua tahap: 24 dan 27 Oktober 2022. Darmawan menyatakan alokasi masing-masing fungsi PMN tersebut dibagi menjadi tiga.
Pertama, fungsi pembangkit EBT untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp220 miliar. Kedua, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil sebesar Rp2,56 triliun.
Ketiga, fungsi distribusi untuk menyambung pelanggan demi listrik berkeadilan dan mendukung pengembangan daerah pariwisata superprioritas sebesar Rp2,22 triliun.
Di luar itu, PLN juga mengajukan PMN sebesar Rp10 triliiun untuk 2023. Rencananya, sekitar Rp1,74 triliun di antaranya akan dialokasikan pada fungsi pembangkit EBT. Kemudian, Rp3,78 triliun lainnya untuk fungsi transmisi dan gardu induk. Terakhir, Rp4,48 triliun akan digunakan untuk fungsi distribusi dan listrik pedesaan.
Alokasi PMN di daerah 3T akan menghadirkan listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan akan menciptakan multiplier effect melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Hal tersebut juga akan mendorong titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah setempat.