Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir memberi sinyal bahwa pemerintah bakal memperpanjang program bantuan sosial (bansos) pangan ke tahun depan.
Sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp8 triliun tersebut kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), untuk periode Oktober-Desember 2023.
"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," kata Erick usai melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).
Erick juga mengatakan pemerintah terus melakukan stabilisasi pangan dengan menjalankan operasi pasar seiringan dengan penegakan hukum. "Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," tuturnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah juga melakukan impor beras sebagai cadangan pemerintah. Namun, Erick menekankan kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri dan tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri.
Pasalnya, hal hal ini acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. "Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ucap Erick.
Erick menyampaikan pemerintah memiliki instrumen melalui satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.
"Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," lanjutnya sembari menambahkan bahwa stok beras masih aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November.
