Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko "Jokowi" Widodo berbagi cerita tentang tingkat kepuasan publik yang melorot setelah dia memangkas Subsidi BBM pada masa awal jabatannya. Dia mengambil kebijakan tersebut agar pemerintah memiliki cukup ruang fiskal untuk pembangunan Infrastruktur.
"Saya ingat dulu waktu pengalihan subsidi BBM. Subsidinya kita potong, tapi harganya naik. Waktu itu saya ingat, approval saya 72 persen. Karena menaikkan BBM, jatuh melorot menjadi 43 persen. Tapi sudah saya hitung. Itu sebuah risiko yang harus saya ambil," ujarnya dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10).
Menurut Jokowi, pemangkasan subsidi tersebut telah menambah pagu anggaran untuk program lain sebesar Rp170 triliun. Melalui kebijakan itu pula, pemerintah kini telah menyelesaikan banyak infrastruktur penting, mulai dari jalan desa, bendungan, hingga puskesmas.
Jalan desa, misalnya, telah terbangun sepanjang 366.000 kilometer (km) sepanjang masa jabatannya. Meski demikian, hal tersebut masih belum cukup mengingat ada 74.800 desa di Indonesia.
"Banyak yang bertanya pada saya, 'masa, Pak, segitu panjangnya'. Coba kita lihat. Jumlah desa di Indonesia itu 74.800 desa. Kalau yang dibangun 366.000, artinya 1 desa hanya 4 km, 5 km. Logis, enggak? Justru kurang menurut saya. Harusnya tidak segitu. Harusnya bisa dua kali atau tiga kali dari yang ada sekarang. Itu adalah jalan-jalan produksi bagi petani, bagi pekebun yang kita miliki," ujarnya.
Kemudian, pemerintah juga telah membangun 6.800 embung, 14.700 pasar desa sebagai sentra pemasaran produksi, serta 53 bendungan baru dengan jaringan irigasi seluas 1,2 juta hektare.
"Kemudian posyandu. Ada 46.000 posyandu baru yang dibangun dari yang sebelumnya tidak ada," katanya.
Ia juga mengatakan pemerintah telah membangun infrastruktur jalan tol sepanjang 2.433 km, jauh lebih banyak dibandingkan dengan periode 1978–2014, yang hanya memiliki 780 km jalan tol.
"Sejak Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu, kira-kira hanya 780 km. Selama 40 tahun lebih hanya 780 km. Di Cina sekarang memiliki jalan tol 48.000 km. Berarti jauh banget bedanya. Bandara dibangun, 26 airport baru. Sea port 25 baru. Yang diperbaiki ada 164," katanya.
Ada pula transportasi massal untuk mengurai kemacetan di kawasan Jabodetabek, mulai dari MRT, LRT, hingga kereta cepat Jakarta–Bandung.
"Kereta cepat juga sudah dibangun dari Jakarta ke Bandung. Hanya 148 km. Itu pun ramainya bertahun-tahun. Di Cina sekarang sudah memiliki kurang lebih 28.000 km. Kita 148 km. Artinya stok infrastruktur kita masih jauh tertinggal dari negara yang tadi kita sebut," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur darat itu bisa menurunkan biaya logistik dari 24 persen ke hitungan terakhir kurang lebih 14 persen, "sehingga menambah daya saing kita," katanya.
