Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara ihwal besarnya bantuan sosial (Bansos) yang digelontorkan pemerintah pada awal 2024. Menurutnya, meski terjadi kenaikan anggaran dari Rp476 triliun pada 2023 menjadi Rp496 triliun tahun ini, belanja bansos tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi partai politik di parlemen.
Salah satu bansos dimaksud adalah bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan untuk Januari–Maret 2024. BLT dengan tujuan memitigasi risiko pangan tersebut akan dicairkan secara langsung pada Februari mendatang kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat.
"Bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik fraksi di Senayan. Dan setelah jadi undang-undang dia jadi instrumen negara bersama," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (30/1).
Dia juga menegaskan bahwa besarnya anggaran bansos bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, bansos juga berperan penting sebagai bantalan (shock absorber) untuk meredam gejolak akibat kenaikan harga di tengah berbagai risiko iklim.
BLT, yang mulai diperkenalkan pemerintah dan disalurkan kepada 18,8 juta penerima manfaat pada November-Desember 2023 dengan total dana Rp400.000 per penerima manfaat, juga tidak dapat dilepaskan dari upaya memitigasi kenaikan harga pangan akibat kekeringan panjang El Nino.
Tahun ini, pemerintah memutuskan melanjutkan BLT tersebut karena hujan berkepanjangan mulai mengganggu produktivitas pangan akibat banjir, serta musim tanam yang bergeser.
Selain BLT pada Januari-Maret seperti disinggung sebelumnya, pemerintah juga berencana melanjutkan program BLT risiko pangan tersebut untuk periode April hingga Juni 2024. Total anggarannya mencapai Rp11,2 triliun.
"BLT terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi, akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem tahun 2024," katanya.
Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintahan Jokowi juga akan menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras hingga Juni 2024.
Pada 2023, program ini diluncurkan untuk kali pertama pada periode Maret-Mei menjelang Idulfitri. Kemudian, untuk mengantisipasi ancaman El Nino, program tersebut kembali dilanjutkan pada periode September, Oktober dan November.
Namun, mengingat efek El Nino masih berlangsung hingga akhir Oktober, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program tersebut hingga Desember dengan melakukan penebalan anggaran.
Menurut Sri Mulyani, kelanjutan program tersebut pada tahun ini juga telah dibahas bersama Kementerian Sosial dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta disetujui DPR. Di luar bantuan pangan tersebut, ada pula program keluarga harapan (PKH) dan bansos pangan (kartu sembako) yang penerima manfaatnya berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Eksekutornya, kalau PKH dan kartu sembako itu Kementerian sosial. Kalau bantuan pangan yaitu dalam bentuk beras itu adalah Bapanas," ujarnya.
Mitigasi inflasi pangan
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah menggelontorkan berbagai anggaran di luar bansos untuk memitigasi inflasi harga pangan bergejolak (volatile food). Inflasi volatile food sendiri mencapai 6,73 persen pada akhir 2023 dan saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah.
"Kita punya anggaran ketahanan pangan tahun lalu Rp104,2 triliun tahun ini Rp114,3 triliun," katanya.
Anggaran tersebut, jelas Sri Mulyani, termasuk berbagai program untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, serta mengembangkan sentra-sentra produksi dan menguatkan cadangan pangan nasional.
Ada pula program perlindungan sosial sepanjang hayat yang diperkenalkan pemerintah dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, baik berupa subsidi dan kompensasi energi hingga bantuan kredit ultramikro.
"Kita bicara tentang antisipasi aging population. Kita juga memberikan program sentra kreasi atensi untuk kegiatan-kegiatan wirausaha, terutama pada kelompok-kelompok yang sangat miskin dengan berbagai bantuan atau akses kredit, seperti UMI atau MEKAR dengan kredit usaha rakyat. Subsidi untuk KUR ini bisa mencapai Rp40,9 triliun sendiri," ujarnya.
