Kepala Bappenas: Anggaran IKN 2023 Rp23,6 Triliun

Anggaran IKN terbesar di Kementerian PUPR.

Kepala Bappenas: Anggaran IKN 2023 Rp23,6 Triliun
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (Tangkapan layar)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso mengatakan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) di tahun depan mencapai Rp23,6 triliun.

"Alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Rabu (17/8).

Lebih terperinci, kata dia, anggaran IKN terbesar berada di Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun. Ini digunakan untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.

Anggaran tersebut sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dimana sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. "Ke depan kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN," tuturnya.

Anggaran IKN

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada tahun 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase. "Mudah-mudahan di tahun 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki.

Pada tahun ini, ia mengatakan pembangunan IKN juga masih fokus di KIPP, baik dari pembangunan perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, hingga jalan tol dari Balikpapan ke IKN.

Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.

Jalan tol ke IKN akan dibangun melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11, agar nantinya perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu 30-40 menit. "Untuk jalan tol ini sudah ditenderkan dengan total anggaran tahun ini sebesar Rp5,4 triliun," jelasnya.

Fokus pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada tahun 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase. "Mudah-mudahan di tahun 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki.

Pada tahun ini, ia mengatakan pembangunan IKN juga masih fokus di KIPP, baik dari pembangunan perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, hingga jalan tol dari Balikpapan ke IKN.

Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.

Jalan tol ke IKN akan dibangun melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11, agar nantinya perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu 30-40 menit. "Untuk jalan tol ini sudah ditenderkan dengan total anggaran tahun ini sebesar Rp5,4 triliun," jelasnya.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

IDN Channels

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Beban Kerja Tinggi dan Gaji Rendah, Great Resignation Marak Lagi
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil