Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp7,52 triliun untuk program bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.
Anggaran tersebut akan digelontorkan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM), yang masing-masing akan menerima Rp200.000 per bulan pada periode November-Desember 2023.
"Kenapa 18,8 juta? Ini yang sudah ada nama dan account number. Penerima (bantuan) sembako kita. Ini adalah kelompok penerima yang nama, alamat, nomor account ada di Kementerian Sosial sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (25/10).
Menurutnya, BLT tersebut digelontorkan untuk membantu daya beli masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga pangan akibat El Nino.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran tambahan untuk memperpanjang program bantuan beras 10 Kg kepada 21,3 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.
Program ini, jelas Sri Mulyani, dilakukan pemerintah pertama kali pada periode Maret-Mei 2023 jelang Idul Fitri. Kemudian, untuk mengantisipasi ancaman El Nino, program tersebut kembali dilanjutkan untuk periode September, Oktober dan November.
Namun, mengingat kondisi El Nino masih terus berlangsung hingga akhir Oktober, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program tersebut hingga Desember dengan melakukan penebalan anggaran.
"Waktu itu Maret-Mei, tiga bulan diberikan 10 kg per bulan. Sekarang September sampai Desember, karena El Nino puncaknya adalah pada semester II ini. Sehingga total bantuan untuk 10 kg beras ini adalah Rp7,9 triliun (Maret-Mei) ditambah Rp8 triliun (September-November) ditambah Rp2,67 triliun (Desember)," jelasnya.
Bantuan tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli selain mengimpor beras sebagai cadangan nasional agar harga tak melambung.
Si negara-negara maju, kenaikan harga pangan yang mendorong inflasi diikuti dengan lonjakan suku bunga yang menyebabkan outlook perekonomian global turut melemah.
"Ini menimbulkan dampak yang sangat terasa dalam perekonomian dan masyarakat kita, apakah itu karena daya beli terutama karena stabilitas harga mengalami tekanan dan dinamika sesuai dengan situasi global. Maka APBN perlu memberikan perlindungan dengan penebalan bansos terutama masyarakat yang berpendapatan rendah," ujarnya.
Penyaluran KUR harus lebih agresif
Pemerintah juga mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih agresif untuk menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat pada akhir tahun.
Untuk menggeliatkan kembali UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, pemerintah menargetkan peningkatan penyaluran KUR hingga mencapai Rp297 triliun pada akhir tahun.
"Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta program ini bisa diakselerasi sehingga bisa tercapai target Rp297 triliun," jelasnya.
Sampai dengan September, penyaluran KUR baru terealisasi Rp177,5 triliun.
Artinya, ada hampir sekitar Rp120 triliun kredit yang harus digelontorkan untuk periode Oktober hingga Desember ini. Harapannya, peningkatan penyaluran KUR dapat membantu banyak UMKM yang selama ini juga telah menjadi pelanggan dari KUR.
"Maka kami minta terutama pada bank penyalur KUR yang terbesar, barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan upaya ekstra melalui KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah lakukan dengan weekend banking karena ini tinggal dua bulan lagi," ujarnya.
