Jakarta, FORTUNE - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hal itu disampaikan Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, saat membacakan amar putusan di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (7/11).
Menurut KMKM, Anwar, sebagai terlapor, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan.
Selanjutnya, MKMK memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Jimly menegaskan bahwa Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.
"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Jimly.
Putusan tersebut juga mempertimbangkan Undang-Undang (UU) No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU No.7/2020 yang merupakan perubahan ketiga UU MK.
Atas putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda (“dissenting opinion”), dari anggota MKMK, Bintan R. Saragih.
Anwar diperiksa dua kali
MKMK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 21 laporan yang masuk terkait keputusan MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dari Surakarta, Jawa Tengah.
Putusan dimaksud mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu menjadi berbunyi "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Putusan itu menjadi kontroversial karena dinilai memuluskan jalan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan Anwar, untuk melaju sebagai bakal calon wakil presiden 2024.
Pemeriksaan kepada pelapor yang dilakukan MKMK dimulai dengan rapat agenda klarifikasi pada Kamis (26/10) dan berakhir dengan sidang terbuka pada Jumat (3/11).
Paralel dengan pemeriksaan terhadap terlapor, sejak Selasa (31/10) hingga Jumat (3/11) MKMK melakukan sidang tertutup kepada sembilan hakim konstitusi yang dilaporkan.
MKMK memeriksa sembilan hakim konstitusi sebanyak satu kali, kecuali Anwar, yang menjalani pemeriksaan dua kali. Menurut Jimly, pemeriksaan terhadap Ketua MK harus dilakukan lebih dari satu kali karena Anwar mendapatkan laporan terbanyak.