Jakarta, FORTUNE - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengantongi 281 Letter of Intent (LoI) atau pernyataan minat dari investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Keterangan itu disampaikan oleh Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono di Gedung DPR RI, seperti dikutip Antara, Senin (11/9).
Menurut Agung, LoI untuk pembangunan IKN tersebut masih didominasi negara-negara ASEAN.
"Paling banyak masih tetap dari Singapura sebanyak 27 LoI, kemudian Jepang sebanyak 25 LoI, Malaysia sebanyak 19 LoI, dan ada juga dari Cina sebanyak 17 LoI," ujarnya.
Agung berharap peningkatan jumlah LoI yang diterima OIKN tersebut merupakan dampak positif dari promosi IKN dalam penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEAN.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Sasaran itu dibangun di atas empat pilar utama Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Pemerintah tambah anggaran IKN
Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp54,69 triliun untuk pembangunan kawasan IKN di Kalimantan Timur pada 2020 hingga Maret 2023.
Isinya adalah 39 paket fisik terkontrak gelombang pertama (batch 1) dengan pagu Rp24,16 triliun, dan 39 paket fisik terkontrak gelombang kedua (batch 2) dengan pagu Rp30,63 triliun.
Secara keseluruhan, progres paket fisik infrastruktur di IKN telah mencapai 17,74 persen.
"Total program kami Rp62,27 triliun, yang akan diselesaikan pada 2024 nanti," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam konferensi pers nota keuangan APBN 2024, Rabu (18/8).
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tahun depan pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp40,6 triliun untuk pembangunan IKN melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Menurut Basuki, anggaran yang didapat kementeriannya dari total tersebut adalah sekitar Rp35,67 triliun. Sisanya akan berada di Kementerian Perhubungan dan akan digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN.