Jakarta, FORTUNE - Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan pemerintah tengah mengkaji pembagian beban pembiayaan subsidi perumahan dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang kian melebar. Sebagai konteks, saat ini terdapat 9,9 juta penduduk yang belum memiliki rumah. Di luar itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, terdapat 26 juta orang yang rumahnya tidak layak huni.
"Nanti kita lakukan itu [burden sharing], karena beban ini harus digotong bareng-bareng...Dengan cara ini skalanya lebih besar," ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Rabu (5/6).
Selama ini, lanjut Herry, program subsidi pendanaan kepemilikan rumah antara pemerintah pusat dan daerah juga berjalan sendiri-sendiri. Di DKI Jakarta, misalnya, terdapat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bersama Bank Pelaksana, yang pendanaannya dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP).
Sementara pemerintah pusat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga menyalurkan subsidi pendanaan untuk kepemilikan hunian di Jakarta.
"Nanti kita coba kaji. Itu blended (finance) saja. Misalnya FLPP sekarang 75 persen dari pemerintah, 25 persen dari SMF. Yang pemerintah daerah berapa, mungkin nanti bisa 50:50," ujarnya.
Realisasi penyaluran dana FLPP pada 2023 telah mencapai target sebesar 229.000 unit dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp26,3 triliun.
Pada tahun ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) selaku pengelola FLPP menargetkan penyaluran subsidi kepemilikan rumah untuk 166.000 unit dengan total dana mencapai Rp13,73 triliun.
