Jakarta, FORTUNE - Pemerintah resmi memperluas cakupan Sistem Informasi Mineral Dan Batu Bara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara peluncuran dan sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, mengatakan perluasan tersebut dapat memberikan manfaat dan capaian langsung yang signifikan untuk penerimaan negara.
Sebelumnya, melalui Simbara pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga Rp7,1 triliun.
Ini lantaran Simbara memungkinkan terjadinya pencegahan kegiatan penambangan tanpa izin sebesar Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.
"Ini adalah contoh kecil waktu koordinasi untuk enforcement dan compliance dilakukan bersama dengan blocking system, maka kewibawaan negara menjadi ditegakkan, pengusaha tidak bisa lobi kementerian. Dengan sistem ini, kita bekerja rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban mereka,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (22/7).
Dia mengatakan mineral dan batu bara di Indonesia memiliki posisi vital dalam konstelasi geopolitik dunia, transformasi energi, dan transformasi kendaraan listrik.
“Kalau Indonesia mampu dan terus berikhtiar mengelola secara baik, kesempatan bersejarah ini diharapkan akan memberikan dampak yang maksimal seperti amanat Undang-Undang Dasar, yaitu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian saja. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait menjadi kebutuhan dan sekaligus keharusan supaya tercipta proses bisnis yang mudah dan sederhana.
“Proses bisnis dengan sinergi akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan implementasi komoditas nikel dan timah dalam Simbara penting untuk mendukung perekonomian nasional.
Terlebih, Indonesia masuk dalam daftar negara produsen nikel terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24 persen dari total cadangan dunia.
"Sementara, cadangan timah peringkat kedua dunia dengan cadangan 800.000 ton atau 23 persen dari cadangan dunia," ujarnya.
Pada 2023, volume produksi nikel indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton, dengan kontribusi 50 persen dari global.
Kemudian, produksi timah Indonesia mencapai 78.000 ton d an menempati peringkat kedua, atau berkontribusi 22 persen dari total produksi global.