Jakarta, FORTUNE - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan menargetkan peningkatan porsi kredit perbankan ke UMKM menjadi 30 persen pada 2024. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia kalah jauh dibandingkan negara-negara lain yang pendanaan UMKM-nya jauh lebih tinggi
"Saat ini kita perlu iri dengan Malaysia dan Thailand di mana kredit perbankannya jauh lebih besar untuk UMKM. Bahkan kita lihat di Korsel 81 Persen kredit perbankan untuk UMKM," ujarnya dalam seminar bertajuk "Scaling Trust in The Digital World", Selasa (25/10).
Menurut Teten, seretnya penyaluran kredit perbankan ke UMKM disebabkan pendekatan perbankan yang masih konvensional. Misalnya masih mensyaratkan kolateral kepada UMKM untuk mendapatkan akses penndana. "Ini hambatan yang luar biasa. Karena UMKM apalagi mikro kecil tidak punha kolateral, tidak punya aset," tuturnya.
Lantaran itu, kata dia, Kemenkop UKM bersama dengan Kementerian Kooordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, mendorong agar perbankan menggunakan teknologi digital dalam melakukan scoring kredit terhadap pelaku UMKM.
"Sekarang banyak aplikasi digital yang bisa membantu kredit scoring daripada hanya menggunakan collateral. Kami dari kementerian koperasi juga sedang mendorong UMKM punya business plan dan juga menggunakan pencatatan secara digital," tuturnya.
Namun, kata Teten, dalam proses ini kepercayaan digital sangat penting dibangun oleh aplikator. Tujuannya untuk memperlancar proses onnoarding digital hingga mencegah penyalahgunaan data penipuan dan lainnya.
Pemerintah sendiri menyiapkan kebijakan digital ekonomi yang tujuannya melindungi e-commerce dalam negeri, melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM dalam negeri serta consumer. "Sebentar lagi (terbit) Sudah masuk dalam pembahasan. Mudah-mudahan ini direspons positif para pelaku e-commerce Supaya memperkuat industri digital kita," tuturnya.
Selain mendorong penyaluran kredit, digitalisasi juga penting untuk mendorong tercapainya inklusi keuangan sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, termasuk pemahaman literasi digital yang lebih baik.
Selain itu, berbagai riset dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa daptasi transformasi digital jadi kunci UMKM agar lebih resilience. Tercatat, ada 86 persen pelaku UMKM yang kini telah bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usahanya. "73 persen memiliki akun pada loka pasar digital dan 82 persen berpromosi melalui internet," sebutnya.
Produk masih didominasi impor
Teten juga menyampaikan bahwa dengan kontribusi terhadap PDB hingga 61 persen PDB, UMKM memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital. Sebanyak 20,2 juta saat ini sudah terhubung pada ekosistem digital, platform e-commerce.
Di samping itu, sebanyak 1,6 juta produk UMKM sudah onboarding di dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah. "Dan sekarang sudah ada keharusan 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM. Dan Pak Presiden mendorong agar semakin besar," jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa Indonesia perlu siap dengan kebijakan subtitusi impor. Karena, meskipun 20,2 juta UMKM sudah terhubung ke ekosistem digital, tapi yang dijual mereka kebanyakan masih produk impor. Ini catatan kita.
"Kita kuat marketnya tapi lemah di produksi. Ini catatan bagi perbankan supaya mereka berani membiayai di sektor produksinya tak hanya di warung saja. Sekarang sudah banyak aplikasi digital yang menghubungkan ke market dan internasional tapi kita kurang mengurusi sisi produksinya," imbuh Teten.
"Digitalisasi tentu membantu meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha dan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonominya," tandasnya.
