Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ini merupakan salah satu pondasi untuk membangun atau menyusun Rancangan APBN 2024 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di DPR pada 16 Agustus mendatang.
Bendahara negara menyampaikan, Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,7 persen pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi ketimbang asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebesar 5,3 persen.
Kemudian, inflasi dipatok di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per US$, dan Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok antara 6,49 persen hingga 6,91 persen.
Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia dipatok di kisaran US$75 hingga US$85 per barel, lifting minyak ditargetkan 597.000 hingga 652.000 barel per hari, dan lifting gas dipatok 999.000 hingga 1.054.000 barel setara minyak per hari
Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal 2024 tidak terlepas dari berbagai capaian yang telah dilalui pemerintah dalam 10 tahun terakhir.
"Karena memang guncangan guncangan global yang terjadi baik itu yang berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik berasal dari climate change, maupun dari disrupsi digital ekonomi telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat paripurna di DPR, Jumat (19/5).
Selain itu, perkembangan ekonomi nasional yang cukup baik—dengan pertumbuhan PDB kuartal pertama sebesar 5,03 persen—, inflasi yang menurun serta neraca pembayaran yang masih mengalami surplus juga memberikan dukungan yang cukup baik bagi pemerintah untuk menyusun APBN 2004.
Waspadai risiko global
Meski demikian, pemerintah terus mencermati risiko dan dinamika global serta domestik, agenda pembangunan untuk 2024 akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Seperti yang telah disampaikan bapak presiden berkali-kali yaitu infrastruktur yang masih tertinggal. Indonesia yang masih harus terus meningkatkan kebijakan birokrasi dan regulasi yang makin efisien dan juga dari sisi kualitas sumber daya manusianya," imbuhnya.
Ia mencontohkan misalnya, inflasi global serta suku bunga yang relatif tinggi perlu terus dipantau sebab berdampak pada likuiditas yang ketat dan mahalnya cost of money.
"Ini lah yang akan menjadi berbagai tantangan yang kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut dan tentu saja dari sisi asumsi surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik," terangnya.
Ia juga menekankan bahwa APBN 2024 yang akan terus disusun bersama-sama dengan DPR akan menjadi salah satu pondasi penting, sebab 2024 adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin.
"Oleh karena itu, berbagai fokus untuk terus menjaga dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai strategi dan berbagai target ekonomi dan pembangunan nasional akan diupayakan," tuturnya.
