Jakarta, FORTUNE - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suswijono Moegiarso, mengatakan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,25 persen.
Alasannya, belanja partai politik dan kontestan pemilu akan berdampak pada sejumlah sektor— baik secara langsung maupun tidak langsung—seperti percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan minuman, garmen teksil, serta sektor jasa (hiburan).
"Konsumsi masyarakat pasti akan terdorong naik, sehingga kita berharap ada tambahan PDB baik 2023 maupun 2024. Mungkin antara 0,2 sampai 0,25 persen kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” ujar Susiwijono dalam acara Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11).
Kontribusi tersebut juga akan tergambar dalam Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang merupakan salah satu pembentuk PDB.
“Kalau bicara mengenai politik pasti di konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Nah LNPRT ini kita proyeksikan di 2023 ini mungkin naik antara 4,5 sampai 5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi karena lebih panjang periodenya sekitar 6,5 persen sampai 7 persen," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Susiwijono juga menyampaikan bahwa di tengah melambatnya kondisi perekonomian global, perubahan iklim, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tetap terjaga dan tumbuh positif 4,94 persen pada Q3-2023.
Konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB) menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen dan investasi (PMTB) tumbuh 5,8 persen.
“Dengan pertumbuhan di 4,9 persen (yoy) di kuartal III, tapi (ctc)-nya 5,05 persen, kita masih yakin pemerintah di 2023 full year masih bisa tumbuh di atas 5 persen,” tuturnya.
Jaga ketahanan ekonomi
Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi kebijakan ekonomi. Dari sisi konsumsi rumah tangga, misalnya, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial untuk menjaga daya beli dan mengerem inflasi. Langkah yang dilakukan adalah menambah bantuan pangan beras 10kg/KPM pada Desember 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM, dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp200.000 per bulan selama November-Desember 2023 dengan sasaran 18,8 juta KPM.
Selain itu, untuk menguatkan UMKM di tengah suku bunga tinggi, pemerintah melakukan dorongan via percepatan KUR, melalui weekend banking, agar penyerapan penyaluran KUR lebih optimal dan dapat mencapai target Rp297 triliun.
“Dengan tambahan dua bantuan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, terutama nanti kita dalam rangka komponen konsumsi rumah tangga yang akan kita jaga,” kata Susiwijono.
Dari sisi Investasi (PMTB), sektor bangunan menjadi komponen PMTB terbesar pada 74 persen, salah satunya dari bangunan tempat tinggal dengan share 19,9 persen. Untuk itu, pemerintah menyentuh sektor perumahan dengan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
