Jakarta, FORTUNE - Laporan terbaru EMBER, lembaga think tank independen yang berfokus pada isu iklim dan energi, mengungkap potensi terciptanya 96.000 lapangan kerja baru di Indonesia jika pemerintah meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di daerah penghasil batu bara, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Laporan bertajuk “Indonesia’s Expansion of Clean Power can Spur Growth and Equality” tersebut menganalisis Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 dan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP).
Laporan ini juga menjajaki strategi untuk memasukkan transisi yang adil ke dalam rencana energi di tingkat provinsi.
Mengacu laporan tersebut, konstruksi proyek-proyek energi terbarukan dapat membantu proses transformasi daerah-daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Ketiga daerah ini terancam kehilangan lapangan pekerjaan akibat penutupan tambang batu bara seiring transisi energi global.
“Transisi energi Indonesia dapat menjadi lebih berkeadilan dengan melakukan transformasi pemanfaatan batu bara menjadi penggunaan yang berkelanjutan dan berfokus pada proyek energi terbarukan di wilayah-wilayah yang terkena dampak, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan kompetensi masyarakat dan daya saing daerah," kata Dinita Setyawati, Analis Senior Kebijakan Ketenagalistrikan Asia Tenggara EMBER, dalam keterangan resminya, Rabu (14/8).
Berdasarkan RUPTL terkini, proyek-proyek energi terbarukan dengan total kapasitas mencapai 21 gigawatt (GW) akan ditambahkan hingga 2030.
Selain itu, JETP CIPP akan meningkatkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 36 GW.
Hasil analisis EMBER, pembangunan proyek energi terbarukan 2,7 GW di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan dalam rencana yang sudah ada tersebut, dapat menciptakan 50.000 lapangan kerja dan menarik investasi senilai US$4,3 miliar.
Selanjutnya, manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dengan membatalkan rencana pembangunan PLTU baru sebesar 2,33 GW di ketiga daerah tersebut dan menggantinya dengan PLTS 5,8 GW.
Langkah ini diyakini akan menciptakan 46.000 lapangan kerja tambahan dan menarik investasi lebih dari dua kali lipat.
Secara total, percepatan energi terbarukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan akan menarik investasi lebih dari US$ 9,4 miliar dan menciptakan 96.000 lapangan kerja berketerampilan tinggi.
Langkah ini juga akan mengurangi emisi sebesar 18 juta ton CO2e di ketiga daerah tersebut, dari saat ini 30 juta ton CO2e yang berasal dari metana tambang batu bara dan PLTU.
“Transisi energi memberikan peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara dan membangun ekonomi hijau di daerah penghasil batu bara serta menghindari emisi dari batu bara di daerah tersebut,” kata Dody Setiawan, Analis Senior Iklim dan Energi Indonesia EMBER.
Kepala Kantor Bersama dari Rumah Perancangan Aksi Transisi Energi Indonesia (PATEN), Edo Mahendra, mengatakan negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu menjadikan transisi energi sebgai bagian agenda pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
"Kemitraan dan kerja sama yang setara adalah kuncinya," katanya.
Sejak diperkenalkannya Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada 2014, bahan bakar fosil tumbuh pesat dan memasok hingga 81 persen listrik Indonesia.
Penggunaan bahan bakar fosil, khususnya batu bara, meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir. Dari 2013 hingga 2023, pembangkitan bahan bakar fosil meningkat 50 persen, yang menyebabkan peningkatan emisi sektor listrik sebesar 86 juta ton CO2.
Tahun ini, Indonesia akan meluncurkan KEN baru yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan mempromosikan transisi energi, dengan tujuan mencapai puncak emisi pada 2035 dan mencapai nol bersih pada 2060. Namun, target energi terbarukan diperkirakan akan berkurang dari 23 persen menjadi sekitar 17-19 persen pada 2025.
