Jakarta, FORTUNE - PT PLN (Persero) menargetkan pemangkasan listrik berbasis batu bara sebesar 5,5 Gigawatt (GW) hingga 2030. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Evy Haryadi mengatakan inisiatif tersebut dicanangkan untuk mengatasi masalah over supply yang merugikan perusahaan dan menghambat rencana transisi ke energi baru terbarukan (EBT).
Adapun, dukungan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif tersebut diperkirakan mencapai US$6 miliar atau setara Rp87,3 triliun. "Karena kondisi oversupply ini sebenarnya terjadi semacam pemborosan," ujarnya dalam diskusi virtual Kamis (9/6).
Menurut Evy, Indonesia mengalami kondisi oversupply yang merugikan PLN terjadi akibat menurunnya kinerja industri manufaktur yang merupakan konsumen listrik berskala besar di dalam negeri. Karena itu dibutuhkan strategi khusus jika pemerintah ingin mencapai net zero emissions di tengah kondisi oversupply listrik.
Salah satunya adalah mempensiunkan pembangkit listrik batu bara (PLTU) untuk memberikan ruang agar pembangkit baru berbasis EBT yang dibangun PLN tak memperburuk situasi kelebihan pasokan.
"Jadi ada coal retirement untuk memberi ruang untuk masuknya renewable energy kalau tidak ingin menambah oversupply semakin memburuk," tuturnya.
Di luar pemangkasan listrik berbasis batu bara, PLN juga telah merancang inisiatif transisi energi berupa dedieselisasi, yakni mengganti pembangkit bertenaga diesel di daerah-daerah terpencil atau 3T dengan pembangkit EBT.
Evy menuturkan, langkah ini cukup strategis karena tak akan menambah beban pokok produksi (BPP) pengadaan listrik yang ditanggung PLN. Pasalnya, biaya bahan bakar yang dielu perseroan justru akan lebih murah ketika solar diganti dengan pembangkit EBT seperti PLTS atau PLTB.
"Ini tidak akan menaikkan BPP karena kita menggantikan diesel yang mahal dengan renewable yang murah," imbuhnya.
Target rampung 2025
Di samping itu, kondisi kelistrikan di wilayah 3T juga tidak over supply seperti wilayah perkotaan di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang listriknya didominasi PLTU.
"Dalam kondisi oversupply mau tak mau marginal cost itu rendah, jadi tinggal tergantung dari fuel cost. Tapi karena kombinasinya adalah PLTU, kalau kita menggunakan harga fuel-nya sesuai DMO US$60 per ton, listriknya hanya sekitar 2-3 sen per kWh," jelasnya.
"Sebaliknya kalau kita masukkan EBT, misalnya seperti PLTS, mungkin sekitar 5 sen per kWh, bahkan kalua untuk base loader tentunya perlu tambahan baterai dan bisa sampai 11 sen per kWh. Itu tetap akan menaikkan BPP," katanya.
Dengan demikian, untuk mencapai target renewable energy, PLN mulai dari memilih daerah yang saat ini menggunakan pembangkit diesel untuk diganti dengan EBT.
"Ini lah yang saat ini sedang berjalan satu proses dedieselisasi dan ganti dengan renewable. Kita memetakan saat ini proyek yang sudah selesai uji kelayakan dan sedang tender, ada di 250-an lokasi atau sekitar 200 MW. Kita sedang coba jadikan 8 kluster, dua kluster sudah berjalan. Diharapkan total 8 bisa selesai sebelum 2025," tandasnya.
