Jakarta, FORTUNE - Project Management Officer (PMO) atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) mengumumkan bahwa model pelatihan dengan menonton video secara mandiri (self-paced learning) takkan lagi diberlakukan pada tahun ini.
Dengan begitu, meski pelatihan bakal dilakukan secara daring (online) dan luring (offline), takkan ada lagi pembelajaran yang seluruhnya video, melainkan tatap muka langsung atau webinar.
Karena itu, MPPKP mengajak lembaga pelatihan di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi dan menjadi bagian dari ekosistem Prakerja tahun ini.
“Lembaga pelatihan silakan mengontak mitra platform digital Program Kartu Prakerja: SIAPKerja, BukaLapak, Tokopedia, Pintar, Kariermu dan Pijar Mahir untuk mengikuti proses seleksi,” ujar Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem, Kurniasih, Rabu (18/1).
Seleksi lembaga pelatihan, lanjutnya, juga akan dilakukan dengan melibatkan tim ahli independen yang menjalankan fungsi akreditasi. Selain itu, standar kualitas pelatihan pada 2023 juga akan ditingkatkan dengan memanfaatkan lebih dari 90 indikator penilaian.
Standar pemantauan pun meningkat dengan lebih dari 70 indikator, dibantu oleh tim pemantau independen.
Meski demikian, seperti telah berlangsung pada skema program semibansos sebelumnya, manajemen tidak menjamin pelatihan yang lolos asesmen dan ditayangkan pada platform digital akan dipilih peserta.
“Lembaga Pelatihan harus berkompetisi dalam kualitas dan harga,” jelasnya.
Durasi pelatihan ditambah
Kepala Kemitraan dan Program MPPKP, Dwina M. Putri, menekankan bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan pada masa kini dan mendatang.
Hal ini merujuk riset Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain, seperti laporan “Critical Occupation List” 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” 2020, studi World Economic Forum Future Job Report 2020, serta riset Online Vacancy Outlook 2020.
“Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality,” katanya.
Untuk mendukung penyediaan berbagai pelatihan tersebut, terdapat beberapa perubahan, seperti:
- Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam;
- Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap);
- Program boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya ketika Program Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut;
- Penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan perincian:
- Bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta;
- Insentif pascapelatihan Rp600.000 untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 kali;
- Insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Pelatihan offline dimulai di 10 kota
Secara offline atau luring, Dwina menambahkan Program Kartu Prakerja akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan hingga ke seluruh Indonesia.
“Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura,” katanya.
Sedangkan untuk moda online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.
