Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Hilirisasi

Pembentukan Satgas menunggu Keppres dirilis.

Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Hilirisasi
Bahlil Lahadalia memberikan hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan memimpin satgas tersebut, melibatkan kementerian teknis dan menunggu Keppres.
  • Satgas ini akan mengoordinasikan percepatan proses pada berbagai kementerian terkait hilirisasi.

Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi demi mengintegrasikan perizinan dan mempercepat peningkatan nilai tambah pada sejumlah komoditas strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai menghadiri Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12).

Bahlil menyatakan telah menerima perintah langsung dari Prabowo untuk memimpin satgas tersebut.

“Bapak Presiden sangat fokus terhadap hilirisasi, sehingga dianggap perlu untuk membentuk satgas. Saat ini, proses pembentukan satgas tersebut sedang berlangsung, dan satgas ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis,” ujar Bahlil, dikutip Antara.

Bahlil menjelaskan, Satgas Hilirisasi akan bertugas mengoordinasikan percepatan proses pada berbagai kementerian, termasuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.

“Semua akan bergabung dalam satu wadah untuk mempercepat proses kerja. Kalau dikerjakan sendiri-sendiri, urusan izin dan berbagai hal lainnya bisa memakan waktu lama. Presiden ingin semuanya cepat, maka dari itu kita membentuk satgas,” kata Bahlil.

Meski demikian, pembentukan Satgas Hilirisasi ini masih menunggu dasar hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres).

“Keppresnya saat ini sedang dalam proses. Kami masih menunggu arahan teknis lebih lanjut dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini dilatarbelakangi berbagai kesulitan dalam pengurusan izin pada sektor-sektor terkait hilirisasi.

Sebagai contoh, pada sektor pertambangan, pengurusan izin seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) masih dianggap belum mempermudah investor.

“Terutama di kantor saya, RKAB itu susah. Katanya dalam satu tahun hanya dua kali RKAB keluar. Saya juga tidak mengerti kenapa,” katanya.

Magazine

SEE MORE>
Investor's Guide 2025
Edisi Januari 2025
Change the World 2024
Edisi Desember 2024
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024

Most Popular

Emas Menguat Setelah Data Inflasi AS Lebih Rendah Dari Ekspektasi
TikTok Diblokir Mulai 19 Januari 2025, Pengguna AS Beralih
WTO Buktikan Uni Eropa Diskriminasi Minyak Sawit Indonesia
Daftar 10 Saham Blue Chip 2025 Terbaru
Openspace Himpun Dana US$165 Juta, Siap Perluas Investasi Startup
Suspensi Saham RATU Resmi Dicabut, Jadi Top Gainers