Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 11,6 persen atau Rp52,66 triliun hingga pertengahan April 2022.
Itu terdiri dari, antara lain, serapan anggaran penanganan kesehatan Rp2,5 triliun dan perlindungan masyarakat Rp45 triliun.
"Totalnya (perlindungan ekonomi dan kesehatan) 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/4).
Selain itu, dalam program PEN pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi yang mencapai Rp5,07 triliun.
Lalu, ada bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.
"Perinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.
Anggaran PEN 2022
Sebagai catatan, pemerintah tahun ini menganggarkan belanja program penanganan Covid-19 dan PEN Rp455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.
Program PEN tahun ini ditujukan untuk tiga klaster, yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun, serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.
Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun berfokus pada keberlanjutan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.
Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun menitikberatkan pada pemeliharaan daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas.
