Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2022 mencatat defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini merupakan defisit pertama APBN setelah mengalami surplus berturut-turut sejak awal 2022.
"Namun realisasi defisit ini masih jauh dari target Rp840,2 triliun atau 4,5 persen PDB pada akhir tahun ini," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KITA, Kamis (24/11).
Defisit terjadi akibat realisasi belanja negara yang mencapai Rp2.351,1 sementara pendapatan negara baru Rp2.181,6 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut tumbuh 14,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.671,9 triliun yang tumbuh 18 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp679,2 triliun atau meningkat 5,7 persen (yoy).
Lebih terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp754,1 triliun atau terkontraksi 9,5 persen (yoy), serta belanja non K/L yang sebesar Rp917,7 triliun atau tumbuh 57,4 persen (yoy).
Tingginya pertumbuhan belanja non K/L, jelas Bendahara Negara disebabkan realisasi belanja kompensasi dan subsidi yang masing-masing mencapai Rp268,1 triliun dan Rp184,5 triliun.
Pendapatan negara
Sementara itu, pendapatan negara hingga Oktober 2022 tercatat tumbuh 44,5 persen (yoy). Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.704,5 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp476,5 triliun atau naik 36,4 persen (yoy).
Secara terperinci, penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp1.448,2 triliun atau tumbuh 51,8 persen (yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp256,3 triliun atau tumbuh 36,4 persen (yoy).
Dengan realisasi defisit kas negara, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp439,9 triliun atau turun 27,7 persen (yoy). Sementara keseimbangan primer tercatat surplus Rp146,4 triliun.
"Turunnya pembiayaan anggaran ini menggambarkan adanya pembalikan ke arah APBN yang lebih baik," ucap dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) senilai Rp270,4 triliun sebagai strategi dalam mewaspadai tahun 2023 yang kemungkinan akan mengalami volatilitas cukup tinggi.
