Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka-bukaan ihwal triliunan rupiah APBN yang digelontorkan ke PT PLN (Persero) tahun lalu. Lewat unggahan pada akun Instagram @smindrawati, ia menjelaskan anggaran APBN yang dibayarkan ke perusahaan setrum pelat merah itu mencapai Rp133,3 triliun.
Rp56,2 triliun di antaranya berupa subsidi listrik untuk memungkinkan keterjangkauan harga bagi keluarga tidak mampu (pelanggan golongan 450VA). Kemudian, ada Rp72,1 triliun berupa subsidi listrik agar harga stabil untuk kelompok pelanggan 900VA ke atas.
Sisanya, Rp5 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyambung listrik di daerah terluar, dan kelompok termiskin.
"Pajak anda #UangKita, membantu yang tidak mampu dan membangun akses pemerataan listrik ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar) di seluruh wilayah Indonesia," demikian takarir unggahan tersebut, Rabu (11/1).
Dia pun menulis APBN juga mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menurunkan emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim (climate change), sesuai komitmen Indonesia pada 2060 untuk menjadi Net Zero Carbon Emission.
"APBN - Pajak anda telah dan terus membangun Indonesia secara berkeadilan," jelasnya.
Serapan PMN
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memperkirakan perusahaannya baru bisa menyerap Rp2,87 triliun atau 57 persen dari total Rp5 triliun penyertaan modal negara (PMN) pada 2022. Suntikan modal yang diberikan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi PLN tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun infrastruktur kelistrikan pada 2023.
"Prognosis penyerapan pada akhir 2022 senilai Rp2,87 triliun. Selebihnya akan diserap di 2023," ujarnya dalam rapat di komisi VI DPR, akhir November silam.
Darmawan menjelaskan PMN Rp5 triliun itu semula didistribusikan untuk tiga program. Pertama, pembangkitan senilai Rp225,34 miliar. Ini antara lain akan digunakan untuk PLTA Kumbih berkapasitas 45 MW di Sumbagut serta tiga pembangkit geothermal yakni PLTP Songa Wayaua, PLTP Ulumbu, PLTP Mataloko.
Kedua, transmisi dan gardu induk senilai Rp2,55 triliun. Ini antara lain digunakan untuk perluasan transmisi dan gardu induk di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ketiga, distribusi dan listrik desa senilai Rp2,21 triliun antara lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku Papua, dan Nusa Tenggara.
