Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bakal menyiapkan pegawainya untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai tahun depan. Proses tersebut juga dilakukan berbarengan dengan simplifikasi jabatan fungsional pada kementerian tersebut.
"Kami juga untuk 2024 akan menyiapkan perpindahan pegawai Kemenkeu di IKN serta jabatan fungsional baru di Kementerian Keuangan," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI, Senin (12/6).
Di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6), Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu terus mendukung IKN sebagai program prioritas nasional yang telah dikuatkan oleh Undang-Undang dan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan pendanaan, ia menegaskan APBN 2024 siap mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan. Ini termasuk pula pendanaan tambahan untuk mengakselerasi proyek yang kini tengah berlangsung.
"Kadang-kadang kalau kementerian/lembaga mengakselerasi seperti PUPR dan Kementerian Perhubungan kita juga akan biasanya akan langsung menggunakan APBN karena pada tahap awal ini memang peranan APBN sangat dominan," katanya.
Dia tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan aset di kawasan inti pemerintah di IKN dilakukan melalui skema pendanaan lain di luar APBN.
"Kemarin mungkin ada diskusi antara PUPR dengan Otorita IKN mengenai apakah sebagian dari rumah atau fasilitas itu menggunakan KPBU, dalam artian seperti menggunakan availability payment dan dukungan konstruksi. Itu yang kita coba lakukan. Bapak Menteri PUPR masih tetap mengkaji berbagai kemungkinan itu. Namun, untuk yang sifatnya agar bisa selesai 2024, nampaknya Menteri PUPR meminta dalam bentuk anggaran langsung," ujarnya.
Efisiensi anggaran Rp2,12 triliun
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan kementeriannya mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp2,12 triliun melalui pola kerja baru selama pandemi Covid-19.
Pola kerja dimaksud beragam, mulai dari mengendalikan belanja perjalanan dinas, pembayaran belanja pegawai secara terpusat, implementasi ruang kerja yang dipakai bersama, dan konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog, serta digitalisasi dan proses bisnis.
Kemenkeu juga melakukan kolaborasi antar unit serta memberlakukan kebijakan negatif growth alias tidak menambah pegawai. Sejak 2019, telah ada 3.586 pengurangan pegawai, sehingga jumlah pegawai Kemenkeu saat ini mencapai 78.882 orang.
"Kami setiap tahun melakukan negatif growth. Artinya jumlah yang retired (pensiun) dibandingkan yang direkrut baru, lebih kecil yang direkrut sehingga total headcount (jumlah karyawan) menurun," katanya.
Kemenkeu juga mengoptimalisasi penggunaan sarana dan prasarana melalui konsep sharing atau dapat digunakan bersama.
"Ini semuanya memberikan inklusivitas, namun juga efisiensi," ujarnya.
