Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung tercermindari banyaknya lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Selama periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021, terdapat 2,6 juta lapangan kerja baru dari berbagai sektor.
"Lapangan baru ini tercipta pada masa pemulihan ekonomi," ujarnya dalam Sidang terbuka Senat Akademik Dies Natalis Ke-46 UNS, Jumat (11/3).
Tak hanya pembukaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi juga ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan ke level single digit menjadi 9,7 persen pada September 2021. Sebagai catatan, pada periode sama tahun sebelumnya, angka kemiskinan sempat tembus 10,19 persen.
Indikator lainnya adalah turunnya ketimpangan sosial ke level 0,381 per September 2021 dari sebelumnya 0,385 pada September 2020.
Pemulihan ekonomi ini juga diikuti dengan pemulihan Kesehatan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sepanjang 2021, APBN mencatatkan kinerja positif yang ditandai dengan tumbuh penerimaan negara sebesar 21,6 persen dan belanja negara sebesar 7,4 persen.
“Dengan demikian defisit APBN bisa ditekan pada level 4,56 persen dari PDB, padahal pada rancangan awal adalah 5,7 persen dari PDB,” jelas Sri Mulyani
Percepat pemulihan ekonomi
Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara juga meyakinkan bahwa ke depan reformasi kebijakan fiskal akan terus dijalankan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Reformasi tersebut, menurutnya, juga diperlukan untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sisi supply, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi atau regulasi.
Kemudian, reformasi fundamental juga telah dimulai dengan adanya UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM melalui reformasi perlindungan sosial, Kesehatan, dan Pendidikan, yang akan terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas.
Sementara untuk untuk menjaga tren perbaikan ekonomi, pemerintah kembali melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022 dengan total pagu anggaran mencapai Rp455,62 triliun.
"Di dalamnya ada bantuan sosial, bantuan PKH, bantuan internet, dan bansos lainnya. Selain itu, ada insentif fiskal untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan UMKM," tandasnya.