Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di dunia saat ini bisa berdampak pada kondisi politik suatu negara. Hal ini salah satunya terlihat pada pengunduran diri PM Inggris Liz Truss.
“Kita semuanya mengikuti politik di Inggris di mana dari mulai Menteri Keuangannya kemudian diganti, dan sekarang Perdana Menterinya turun. Ini menggambarkan bahwa turmoil yang terjadi baik dari sisi ekonomi dan keuangan telah menimbulkan juga imbasnya ke politik," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (21/10).
Saat ini, lanjut Sri Mulyani, Inggris juga masih menghadapi masalah inflasi tinggi. Bahkan, berbagai ekonom memperkirakan kondisi tersebut bisa bertahan cukup lama.
Pada 20 Oktober lalu Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Inggris. Perempuan yang baru menjabat selama 45 hari itu menanggalkan jabatannya akibat kegagalan pemotongan anggaran yang berujung pada guncangan pasar keuangan.
Pemotongan pajak
Agenda ekonomi politisi Partai Konservatif, yang menjanjikan pemotongan pajak £45 miliar—terbesar sejak 1970-an—dalam paket anggaran mininya dengan cepat mendorong Inggris ke dalam kekacauan. Mata uang poundsterling bahkan mencapai rekor terendah terhadap dolar AS pada US$1,03 pada akhir September saat Truss mengusulkan agenda tersebut.
"Saya menjabat pada saat ketidakstabilan ekonomi dan internasional yang hebat," kata Truss dalam pidato pengunduran dirinya. “Kami menetapkan visi untuk pajak rendah, ekonomi pertumbuhan tinggi yang akan mengambil keuntungan dari kebebasan Brexit… Saya mengakui, bagaimanapun, mengingat situasinya, saya tidak dapat memberikan mandat yang saya pilih oleh Partai Konservatif. ”
Pengunduran diri tersebut direspons positif oleh pasar, dengan menguatnya Pound menjadi £1,13 terhadap dolar AS. Kini, beberapa sosok telah muncul untuk menggantikan Truss sebagai PM.
Di antaranya pemimpin House of Commons, Penny Mordaunt, Mantan Menteri Dalam Negeri, Suella Braverman, lawan Truss dalam pemilihan terakhir Rishi Sunak, serta Boris Johnson pendahulu Truss.
Sementara itu, Anggota Partai Buruh dan Demokrat Liberal memberikan tekanan pada pemerintah Konservatif untuk mengadakan pemilihan umum, yang memungkinkan politisi dari partai lain untuk mencalonkan diri sebagai kandidat PM.