Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Infrastruktur sebesar Rp404,2 triliun hingga Rp433,9 triliun pada 2025. Alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.
Pada 2024, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun. Anggaran tersebut turun dari realisasi 2023 yang sebesar Rp455,8 triliun.
"Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal pada Rapat Paripurna DPR, Senin (20/5).
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa untuk mendorong pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan, ekonomi hijau perlu dikembangkan dengan transformasi yang diselaraskan dengan komitmen global.
Strategi transisi ekonomi hijau mencakup investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, SDM yang selaras dengan skill set pendukung ekonomi hijau, serta pengelolaan SDA dan konservasi.
"Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan well-being serta penguatan konvergensi antardaerah, dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Kemudian, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, pemerintah menempuhnya melalui beberapa program unggulan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
"Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha (link and match). Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp708,2 triliun sampai dengan Rp741,7 triliun," katanya.
Kemudian, untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dilakukan dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan askes layanan kesehatan yang berkulitas dan meningkatkan perlindungan finansial bagi masyarakat.
Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. \
"Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun," ujarnya.
Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
Melalui berbagai program unggulan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
"Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513,0 triliun," katanya.