Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan ada dua PLTU baru bara yang telah diidentifikasi masuk daftar 'pensiun dini'. Total kapasitas dua PLTU tersebut, yang salah satunya adalah PLTU Cirebon unit 1, mencapai 1,5 GW.
"Kami akan mempensiunkan PLTU batu bara 1,5 GW, yang sudah teridentifikasi dalam hal ini PLTU Cirebon dan satu lagi milik PLN. Jadi kita akan lihat. Apakah mereka akan membuat proyek ini benar-benar selesai dengan harga terjangkau dan adil, " ujarnya dalam Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023, Rabu (8/11).
Satu PLTU lainnya yang dimiliki, menurut dokumen sekretariat JETP yang diterima Fortune Indonesia, adalah PLTU Pelabuhan Ratu.
Total pendanaan yang dibutuhkan untuk menghentikan operasional dua PLTU tersebut dengan lebih cepat mencapai US$1,17 juta.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pensiun dini PLTU bukan merupakan satu-satunya cara untuk mendorong transisi menuju energi. Di luar itu, pemerintah juga perlu membangun lebih banyak pembangkit energi baru terbarukan dan mendesain ulang transmisi.
Meski begitu, butuh pendanaan besar, sebab untuk merealisasikannya pemerintah tak bisa hanya mengandalkan APBN. Transisi energi bukan hanya masalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan juga masalah kementeriannya.
"Ini bukan tentang hanya pembangkit tapi transmisi dan distribusi juga harus didesain ulang. Itu berarti belanja modal dan belanja modal berarti uang, dan uang bukan turun dari langit, dan itulah sebenarnya apa yang selalu kami diskusikan," ujarnya.
Dorong komitmen nyata
Sri Mulyani juga berujar bahwa transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan terus menjadi salah satu topik paling menantang untuk diskusikan pada berbagai forum global. Namun, Kementerian Keuangan terus berupaya menjadi salah satu lembaga yang tidak hanya memperjuangkan pembahasan perubahan iklim, tapi juga terlibat aktif dalam berbagai kesempatan di dalam maupun luar negeri.
Selama Kepresidenan G20 di Indonesia, misalnya, Kemenkeu mendorong isu keuangan berkelanjutan yang diketuai bersama oleh AS dan Tiongkok.
Selain itu, Kemenkeu juga mendorong agenda perubahan iklim khususnya pendanaan menjadi salah satu topik prioritas terpenting yang dibahas di antara para menteri dan diangkat ke tingkat para pemimpin.
"Bagi Indonesia, berpartisipasi di banyak event, bahkan mengadakan dan menjadi tuan rumah event seperti hari ini, menjadi salah satu contoh konkret bagaimana kita perlu berinvestasi pada pemahaman pengetahuan tentang perubahan iklim," ujarnya.
Kemenkeu juga berupaya mendorong berbagai diskusi yang telah digelar untuk menjadi sebuah komitmen yang benar-benar bisa diuji pada masalah riil.
"Inilah sebenarnya mengapa Indonesia di banyak partisipasi selalu menangani dan menyajikan kasus nyata. Dan saya, di banyak acara, juga berbicara bahwa kalau Anda, jika kita semua bisa menyelesaikan masalah Indonesia khususnya transisi energi, saya sangat optimis bahwa kita dapat menyelesaikan masalah dunia dalam transisi energi," katanya.
