Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam fase transisi pemerintahan Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah memulai diskusi APBN setelah putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan pemenang Pilpres 2024.
Pada 31 Mei 2024, tim itu segera mengadakan serangkaian pertemuan dengan tim Kementerian Keuangan.
“Saya bersama tim inti sudah bertemu tidak hanya dengan Ibu Sri Mulyani, tetapi juga dengan tim Kemenkeu. Mitra saya adalah Wakil Menteri Suahasil dan para direktur jenderal, serta tim inti saya yang beranggotakan empat orang,” ujar Thomas dalam di hadapan pers, Rabu (25/9).
Dalam empat bulan terakhir, tim tersebut bertemu secara mingguan dengan para pejabat Kemenkeu.
“Bahkan, terkadang dua kali dalam seminggu. Setiap dua minggu [sekali], saya bertemu dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi, intensitasnya cukup tinggi,” katanya.
Dalam pertemuan-persamuan tersebut, pembahasan didasarkan pada program-program prioritas presiden terpilih, Prabowo Subianto. Setelah Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024, semua pihak yang terlibat dalam pembahasan APBN 2025 telah mengetahui program unggulan tersebut.
“Saat saya bergabung, semua sudah paham bahwa program makan bergizi menjadi salah satu acuan. Saya menekankan fokus pada pangan karena itu menjadi perhatian besar dari presiden terpilih,” ujarnya.
Setelah membahas program unggulan, diskusi pun berlanjut ke ketersediaan ruang fiskal yang ada.
Selain pertemuan dengan tim Kemenkeu, diskusi juga terus berlangsung antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Thomas menyebutkan bahwa pertemuan tersebut telah terjadi lebih dari lima kali.
“Prosesnya sangat terbuka dan konsultatif. Tidak ada posisi tawar-menawar. Kemenkeu memahami program prioritas yang diusung dan fiscal space yang tersedia. Dari situ, angka-angka dan pengelolaan anggarannya disusun,” kata Thomas.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola APBN 2025 yang, menurutnya, menjadi prinsip dasar dalam proses penyusunannya.
“Prosesnya tidak seperti negosiasi, lebih kepada konsultasi dan prioritas program. Dari situ, dilihat ruang fiskal yang tersedia dan dihasilkan angka-angka yang sesuai,” ujarnya.