Jakarta, FORTUNE - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Eddy Soeparno, menegaskan tak pernah melontarkan rencana pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Gibran.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan subsidi energi perlu lebih akurat dan tepat sasaran.
"Saya tidak pernah bilang untuk memangkas subsidi BBM. Yang saya singgung adalah subsidi energi secara keseluruhan. Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran," kata Eddy kepada media, Jumat (16/2).
Menurut Eddy, anggaran subsidi energi dari tahun ke tahun memang selalu membengkak.
Pada 2023, misalnya, angka subsidi mencapai Rp500 triliun dan tahun ini Rp350 triliun.
Sementara pada implementasinya, penikmat subsidi justru bukan berasal dari golongan masyarakat miskin. Bahkan hampir 80 persen konsumen Pertalite dan LPG tiga kilogram merupakan masyarakat mampu.
"Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran. Caranya apa? Evaluasi datanya. Lalu kita membuat peraturan agar jelas siapa siapa saja dan kriteria masyarakat yang seperti apa yang bisa menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi siapa yang melanggar," kata Eddy.
Dengan fakta demikian, menurut Eddy, anggaran subsidi ke depan bisa lebih dihemat dan lebih tepat sasaran.
Di samping itu, penghematan anggaran subsidi mampu membuat komposisi APBN jauh lebih sehat.
"Jadi nilai subsidinya berkurang. Bukan dipangkas, saya bilang tata kelola penyaluran subsidi ditata ulang agar lebih efisien. Sehingga APBN bisa lebih sehat ke depan," tegas Eddy.
Dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Edy menyampaikan bahwa anggaran program makan siang gratis dapat dialokasikan dengan merelokasi anggaran, termasuk dari anggaran subsidi.
"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," kata Eddy, Kamis (15/2).
"Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp350 triliun dimana 80 persen ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi," ujarnya.
Program makan siang gratis tidak diundur ke 2029
Komandan TKN, Budisatrio Djiwandono, menepis narasi program makan siang gratis baru akan terlaksana pada 2029.
Menurutnya, narasi yang berkembang di media sosial tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan oleh pihak lain.
Dia juga menyebut bahwa program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” kata Budisatrio seperti dikutip Antara.
Menurutnya, munculnya narasi tersebut berawal ucapannya yang disalahartikan.
Budisatrio meluruskan pernyataan dia yang sebenarnya adalah program makan siang baru mencapai target maksimal pada 2029.
“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029,” ujarnya.
“Tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” kata Budisatrio.
Jumlah penerima program makan siang gratis, kata dia, akan bertambah setiap tahunnya hingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak pada 2029.
“Di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” ujar Budisatrio.
