Jakarta, FORTUNE - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan membukukan pokok lelang senilai Rp44,34 triliun sepanjang 2023.
Direktur Lelang DJKN, Joko Prihanto, mengatakan capaian transaksi lelang tersebut sebagian besar berasal dari pelaksanaan lelang sukarela, termasuk yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II senilai Rp18,71 triliun.
"Termasuk yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II mencapai 42 persen," ujarnya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, seperti dikutip Antara (25/1).
Selanjutnya, pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mencapai Rp11,78 triliun. Ada pula lelang barang rampasan atau sitaan kejaksaan Rp2,23 triliun, lelang harta pailit Rp1,82 triliun, Lelang Barang Milik Negara/daerah (BMN/D), selain bea cukai Rp748,5 miliar, serta lelang eksekusi pengadilan Rp414,63 miliar.
Kemudian, BMN kepabeanan dan cukai Rp28,96 miliar, eksekusi pajak pusat/daerah Rp13,55 miliar, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp31,84 miliar, dan aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) Rp3,83 miliar.
Penyelenggaraan lelang pada 2023 juga telah berkontribusi bagi penerimaan negara Rp4,59 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,37 triliun tercatat sebagai penerimaan negara yang terdiri dari hasil bersih lelang Rp3,06 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang Rp974 miliar, dan penerimaan pajak Rp330 miliar.
Target 2024 turun
Untuk 2024, lanjut Joko, DJKN menargetkan nilai transaksi lelang pada 2024 mencapai Rp35 triliun, lebih rendah dibandingkan capaian lelang tahun lalu.
Penurunan target lelang tahun ini disebabkan lelang 2023 mendapatkan dua lelang yang bernilai besar. “Untuk tahun 2024, target yang ditetapkan memang tidak sebesar capaian 2023, karena di 2023 ada dua lelang yang booming,” ujarnya.
Joko mengatakan lelang besar yang pertama berasal dari kasus penegakan hukum Kejaksaan Agung terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang turut menyeret perusahaan tambang batu bara PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kalimantan Timur.
Dari kasus tersebut, nilai lelang yang diperoleh mencapai Rp1,9 triliun. Lelang berikutnya berasal dari aset hak tanggungan kebun kelapa sawit di Sumatera pada 27 Desember 2023, yang hasilnya mencapai Rp1,9 triliun.
"Dari dua lelang ini, kontribusinya kurang lebih Rp4 triliun. Lelang lain nilainya Rp200 miliar rata-rata banyak sektor properti, pabrik juga ada,” katanya.