Jakarta, FORTUNE - Wacana penghapusan golongan pelanggan listrik berdaya 450 VA menyembul di tengah kondisi surplus pasokan setrum domestik dan kenaikan harga komoditas energi.
Teranyar, usulan tersebut dilontarkan Kepala Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam rapat di kompleks parlemen Senayan Senin (12/9).
Selain menyusutkan beban over supply listrik yang harus ditanggung PLN, menurut Said, langkah tersebut juga sejalan dengan program konversi kompor LPG ke kompor induksi untuk mengurangi beban subsidi energi.
Meski demikian, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa wacana itu belum ada dalam daftar kebijakan pemerintah maupun perusahaannya.
Khusus untuk program konversi ke kompor induksi, ia menegaskan tak akan ada perubahan struktur golongan pelanggan maupun kenaikan daya bagi masyarakat kurang mampu yang jadi sasaran program.
Dengan demikian, meskipun penggunaan kompur listrik membutuhkan daya tambahan, PLN tak akan menaikkan status pelanggan bersubsidi dari golongan 450 VA ke 900 VA, atau dari golongan 900 VA bersubsidi (rumah tangga tidak mampu) ke golongan 1.200 VA non subsidi.
"Ada kekhwatiran dari masyarakat kalau dayanya ditambah kemudian golongan struktur, golongan subsidi tarif listriknya digeser, itu sudah kami jawab juga bahwa ini tidak mengubah struktur tarif listrik golongan bersubsidi, baik itu 450 maupun 900 VA yang terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Darmawan di Komisi VII, Rabu (14/9).
Menurut Darmawan, fokus program konversi ke kompor induksi adalah pengalihan subsidi yang berbasis pada domestik atau rumah tangga. Pasalnya beban subsidi LPG 3 kg yang ditanggung pemerintah terus membengkak seiring meningkatnya harga gas di pasar global.
Sebagai gambaran, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 28/2008 dan Keputusan Menteri ESDM 7436/2018, harga LPG di tingkat agen berada di angka Rp4.250 per kg. Kemudian setelah diturunkan ke pangkalan hingga warung pengecer, harganya masih di kisaran Rp5.500-7.000 per kg.
Padahal, saat ini harga keekonomian LPG mencapai Rp20 ribu per kg. Itu artinya, untuk tiap LPG 3 kg yang dijual ke masyarakat, pemerintah bisa menanggung subsidi hingga Rp43.500.
Untuk itu, kata Darmawan, program ini dimulai dengan mengecek penggunaan gas LPG 3 kg oleh pelanggan listrik bersubsidi yakni golongan 450 VA dan 900 VA rumah tangga tidak mampu. "Pengguna LPG 3 Kg ternyata adalah pelanggan PLN, yang kami sendiri sudah berusaha identifikasi by name by address," jelasnya.
32,7 Juta pelanggan PLN pakai LPG 3 Kg
Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa dari 9,6 juta pelanggan golongan 450 VA m yang terdaftar DTKS, hampir seluruhnya atau 99,99 persen menggunakan LPG 3 Kg. Demikian pula para pelanggan 900 VA bersubsidi (non DTKS) yang jumlahnya mencapai 14,8 juta.
"Itu juga 100 persen pengguna kompor LPG 3 Kg. Dan di sini masih ada satu kelompok yaitu 900 VA, yang masuk kategori DTKS, (jumlahnya) 8,4 juta. Itu juga 100 persen menggunakan kompor LGP 3 kg," ujarnya.
Dengan demikian, tegas Darmawan, "pelanggan listrik kami yang menikmati subsidi dan menggunakan LPG 3kg adalah 32,7 juta pelanggan."
Berdasarkan survei yang dilakukan PLN, pelanggan golongan 450 VA bisa menggunakan 2-3 tabung lpg 3 kg per bulan, sementara untuk 900 VA (baik bersubsidi maupun subsidi) yang totalnya 24,5 juta penggunaannya antara 3-4 tabung per bulan.
Belum lagi, pelanggan listrik rumah tangga non subsidi di atas 900 VA juga ikut-ikutan menggunakan LPG 3 Kg. Dari 12,6 juta pelanggan 1.200 VA, misalnya, sekitar 9,5 juta di antaranya menggunakan LPG 3 Kg. Kemudian dari 3,7 juta pelanggan golongan 2.200 VA, ada 2,8 juta yang memakai LPG 3 Kg.
"Yang 1.300 VA (12,6 juta pelanggan) itu ternyata sekitar 75 persennya adalah pengguna LPG 3 Kg. demikan pula yang 2.200 VA (3,7 juta pelanggan)," tandasnya.
