Jakarta, FORTUNE - PT Transportasi Jakarta (Perseroda) berencana menerapkan skema tiket berbasis akun (account-based ticketing/ABT) melalui aplikasi yang tengah dikembangkan perusahaan. Namun, kebijakan yang bertujuan mendorong subsidi tepat sasaran tersebut menuai kritik, terutama di media sosial X.
Pasalnya, sistem tiket berbasis akun tersebut dianggap bakal membebani konsumen lantaran mereka harus mengunduh aplikasi dan membuat akun, serta bepotensi mengalami kenaikan tarif.
Meski demikian, Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Wibowo, menegaskan penerapan sistem ABT tersebut masih dikaji. Ia juga mengatakan saat ini tarif tiket Transjakarta belum mengalami perubahan, yakni Rp3.500 untuk tiap perjalanan.
"Tarif masih sama Rp3.500. Belum ada perubahan tarif," ujarnya saat ditanya oleh Fortune Indonesia, Senin (25/9).
Ia juga mengatakan penerapan skema tiket berbasis akun tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemporv) DKI Jakarta untuk mengurangi subsidi tiket Rp336 miliar menjadi Rp3,57 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023.
Selain itu, Pemprov juga masih menimbang-nimbang kapan kebijakan ini bisa diterapkan.
"Program account-based ticketing masih dikaji mendalam. Tidak berkorelasi ABT dengan PSO Transjakarta," katanya.
Lantas bagaimana rencana implementasi sitem ABT?
Uji coba sistem ABT sebenarnya sudah diterapkan di Transjakarta, MRT dan LRT melalui aplikasi Jaklingko sejak awal Februari 2023.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo berharap sistem ini mampu mempermudah Pemprov melakukan pemetaan kondisi ekonomi pengguna angkutan umum serta melihat jejak perjalanannya di DKI Jakarta.
Dikutip dari Antara, ABT ini nantinya dibentuk dalam sebuah aplikasi dengan memasang kode batang (barcode) sehingga ada atau tidaknya kartu uang elektronik (KUE), pelanggan akan tetap bisa menaiki moda transportasi selama ada saldo.
Jika KUE, hilang dapat otomatis diganti dengan mencantumkan kembali nomor kartu di aplikasi ABT itu dan isi saldo juga tidak hilang. Implementasi ABT ini, kata dia, untuk menjadikan subsidi kewajiban layanan publik (public service obligation/PSO) yang diberikan Pemprov DKI efisien dengan menyesuaikan pengumpulan data di lokasi.
"Teknologi dari ABT ini akan kami mainkan, kemudian akan diperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO ke depannya," katanya (15/9).
Penyaluran subsidi
Pemprov DKI Jakarta telah mendirikan PT Jaklingko Indonesia (PT JLI) yang diberi mandat mengimplementasikan layanan terintegrasi moda transportasi yang bisa diakses menggunakan aplikasi Jaklingko dan Kartu Transportasi.
JLI tengah membangun sistem tiket berbasis akun untuk membantu pemerintah menerapkan subsidi angkutan umum agar lebih efisien. Pengoperasian Transjakata, MRT, dan LRT memerlukan biaya total sekitar Rp7 triliun dalam setahun.
Efisiensi tersebut akan didorong dengan memberikan subsidi kepada pelanggan yang telah ditentukan status ekonominya berdasarkan KTP dan domisili penumpang. Jika penumpang terdata dalam keluarga kurang mampu berdasarkan Disdukcapil, penumpang bisa mendapat diskon 15 persen atau digratiskan
Namun, tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non-Jakarta akan berbeda.
"Next, konsep ABT itu di mana-mana di seluruh dunia. Konsep subsidi sekarang (bisa) makin tepat sasaran," jelas Dirut Transjakarta, Welfizon Yuza.
