Wamenkeu II Sebut APBN 2025 Sudah Akomodir Rencana Kementerian Baru

Kemenkeu koordinasi dengan KemenPAN-RB soal K/L baru.

Wamenkeu II Sebut APBN 2025 Sudah Akomodir Rencana Kementerian Baru
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. (ANTARA FOTO//Aditya Pradana Putra)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Fortune Recap

  • APBN 2025 dirancang untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo Subianto.
  • Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa rencana penambahan tersebut sudah didiskusikan bersama KemenPAN-RB dalam pembahasan RAPBN 2025.
  • Diskusi mencakup masalah teknis seperti jumlah kementerian/lembaga baru yang akan muncul pada 2025, namun belum ada informasi mengenai anggaran yang akan dialokasikan.

Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengatakan APBN 2025 telah dirancang untuk bisa mengakomodasi perubahan nomenklatur serta penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan rencana penambahan jumlah kementerian/lembaga juga telah didiskusikan tim sinkronisasi Prabowo bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berbarengan dengan pembahasan RAPBN 2025.

"Semua sudah dikoordinasikan, dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi, harmonisasi dengan Kementerian PAN-RB dan itu sudah dilakukan supaya apa pun yang akan diputuskan oleh presiden atau presiden terpilih nanti akan bisa dilakukan secara baik," ujarnya di Kementerian Keuangan, Rabu (11/9).

Thomas juga mengatakan diskusi yang dibahas Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB juga mencakup masalah teknis seperti jumlah kementerian/lembaga dan nomenklatur baru yang akan muncul pada 2025.

Namun, ia masih belum dapat membocorkan berapa jumlah kementerian/lembaga baru yang nantinya akan muncul dan berapa besar anggaran yang akan dialokasikan.

"Karena prosesnya sedang berlanjut. Kalau enggak salah minggu depan DPR akan menentukan, jadi kita tunggu saja di situ. Tapi tentunya bahasan-bahasan itu ada dan sudah dikoordinasikan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas pun menceritakan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Prabowo Subianto pada Senin (9/9). Menurutnya, pertemuan tersebut berlangsung hampir tiga jam untuk membahas hal-hal substantif seperti pelaksanaan APBN 2024.

"Ini adalah masa transisi dan presiden terpilih akan menjadi presiden pada 20 Oktober dan Ibu Menkeu merasa perlu memberikan presiden terpilih saat ini posisi APBN kita di tiga bulan terakhir," katanya.

Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan rancangan APBN 2025 yang akan disahkan oleh DPR pada pekan depan.

"Pembahasannya adalah meminta lagi arahan-arahan dari presiden terpilih mengenai program-program tahun depan dan menginformasikan kepada presiden terpilih mengenai dinamika ekonomi global. Jadi, sekali lagi pertemuan tersebut sangat baik, sangat hangat, dan sangat substantif," ujarnya.

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Beban Kerja Tinggi dan Gaji Rendah, Great Resignation Marak Lagi
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil